Ketika Kualitas Kepala Desa Tak Ditentukan oleh Masa Jabatan

Untuk itu, para calon kades mesti mampu memberikan  program yang sesuai dengan kebutuhan konteks masyarakat dan mencerahkan masyarakat tentang kontestasi yang terjadi.

Juga, seorang kades mampu memberikan standar kepemimpinan yang sesuai harapan masyarakat pada umumnya. Memang, sulit memuaskan setiap pihak. Paling tidak, seorang kades mampu merangkul setiap orang untuk bersama-sama membangun desa.  

Persoalannya, ketika para (calon) kades sendiri yang mengkhianati spirit dari pemilihan yang berlangsung jujur, seimbang, dan benar. Juga, ketika para calon kades lebih melihat jabatan kades sebagai instrumen untuk berkuasa dan meraih kepentingan tertentu daripada melayani kepentingan masyarakat. 

Selain itu, boleh saja, ada aspirasi perpanjangan masa jabatan kades. Pertanyaannya yang patut dievaluasi adalah apakah kinerja kades sudah menjawabi kebutuhan masyarakat?

Bukan rahasia lagi jika desa dipercayakan dengan sejumlah dana demi pembangunan desa. Dana itu sekiranya dimanfaatkan oleh kades demi kepentingan desa.

Menjadi masalah apabila dana itu malah diselewengkan. Toh, tercatat banyak hal negatif yang mengitari kades dalam penyalahgunaan dana desa. 

Seperti terlansir dari Kompas id, 1 Desember 2021, KPK harus membentuk desa antikoruspsi sebagai cara untuk menyikapi persoalan yang mengenai kepala desa.

Korupsi menjadi salah satu tantangan dari pemerintahan desa. Belum lagi, praktik politik uang selama masa kampanye yang berujung pada konflik horisontal.

Maka dari itu, sebelum berbicara tentang masa jabatan yang disuarakan untuk diperpanjang, sekiranya setiap pihak mengevaluasi kinerja kerja setiap kepala desa sejauh ini. 

Kinerja lebih berdampak daripada masa kerja. Ketika kualitas kerja begitu baik, masa jabatan pun tak pernah diukur. Sebaliknya, ketika kinerja kerja mengecewakan, masa kerja walaupun singkat akan menjadi beban untuk masyarakat, apalagi kalau lama. 

Untuk, perpanjangan masa jabatan tak serta memberikan jawaban untuk menaikan kinerja kepala desa. Malahan hal itu menguatkan penyelewengan tertentu seperti praktik politik uang semasa kampanye.