Dalam struktur sebuah organisasi, kepercayaan antara pemimpin dan bawahan sangatlah penting. Pemimpin menaruh kepercayaan pada kemampuan bawahannya, begitu pun bawahan percaya pada otoritas seorang pemimpin.
Kepercayaan seorang pemimpin kepada bawahan itu biasanya terlahir berdasar pada performa bawahannya. Bawahannya menghadirkan sesuatu yang patut dibanggakan dan bahkan performanya melebihi apa yang ditampilkan oleh orang lain. Karena ini, tidak heran seorang pemimpin menempatkan banyak kepercayaan kepada bawahan tertentu.
Namun, hal itu juga bisa menimbulkan tanda tanya pada kemampuan bawahan lainnya. Dalam arti, pada saat seorang pemimpin hanya mempercayakan orang yang satu dan sama, ini berarti dia menempatkan bawahan lain di bawah standar.
Seharusnya, seorang pemimpin menempatkan setiap bawahan pada level kepercayaaan yang sama agar tidak terjadi persaingan dan saling curiga di antara satu sama lain. Selain itu, menempatkan kepercayaan yang sama juga bisa menjadi cara menjaga keutuhan sebuah organisasi.
Sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi mempercayakan Pak Prabawo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk memegang kendali pada lumbung pangan singkong (Kompas.com 23/9).
Pada tempat pertama, departemen pertahanan dan lumbung pangan singkong adalah dua wilayah yang sangat berbeda. Dalam kaca mata awam, seharusnya bukan Prabowo yang ditempatkan pada bidang ini. Seyogianya itu menjadi tanggung jawab kementerian pertanian.
Sama halnya, jika kementerian pertanian ditempatkan untuk mengurus senjata militer di tanah air. Pastinya, banyak orang akan mempertanyakan penempatan seperti itu.
Karena ini, Prabowo seolah diposisikan untuk mengambil alih tugas dari kementerian pertanian. Sebaliknya, kementerian pertanian bisa saja merasa tidak dihiraukan karena presiden malah memilih pihak lain untuk duduk di tempat yang seharusnya menjadi bidang mereka.
Tidak hanya Prabowo yang mendapat tugas tidak seturut departemen yang dipimpinnya. Menko kemaritiman dan investasi, Luhus Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menekan penyebaran Korona di 9 provinsi.
Melansir berita dari Kompas. Com (17/9), Menteri Luhut diperintahkan untuk menekan penyebaran korona di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Menjadi pertanyaan, mengapa Jokowi tidak membebankan tugas ini kepada kementerian Kesehatan di bawah kendali Menteri Terawan? Padahal, penanganan kesehatan masyarakat itu bersentuhan langsung dengan bidang dari Menteri Terawan dari departemen Kesahatan.
