Dalam struktur sebuah organisasi, kepercayaan antara pemimpin dan bawahan sangatlah penting. Pemimpin menaruh kepercayaan pada kemampuan bawahannya, begitu pun bawahan percaya pada otoritas seorang pemimpin.
Kepercayaan seorang pemimpin kepada bawahan itu biasanya terlahir berdasar pada performa bawahannya. Bawahannya menghadirkan sesuatu yang patut dibanggakan dan bahkan performanya melebihi apa yang ditampilkan oleh orang lain. Karena ini, tidak heran seorang pemimpin menempatkan banyak kepercayaan kepada bawahan tertentu.
Namun, hal itu juga bisa menimbulkan tanda tanya pada kemampuan bawahan lainnya. Dalam arti, pada saat seorang pemimpin hanya mempercayakan orang yang satu dan sama, ini berarti dia menempatkan bawahan lain di bawah standar.
Seharusnya, seorang pemimpin menempatkan setiap bawahan pada level kepercayaaan yang sama agar tidak terjadi persaingan dan saling curiga di antara satu sama lain. Selain itu, menempatkan kepercayaan yang sama juga bisa menjadi cara menjaga keutuhan sebuah organisasi.
Sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi mempercayakan Pak Prabawo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk memegang kendali pada lumbung pangan singkong (Kompas.com 23/9).
Pada tempat pertama, departemen pertahanan dan lumbung pangan singkong adalah dua wilayah yang sangat berbeda. Dalam kaca mata awam, seharusnya bukan Prabowo yang ditempatkan pada bidang ini. Seyogianya itu menjadi tanggung jawab kementerian pertanian.
Sama halnya, jika kementerian pertanian ditempatkan untuk mengurus senjata militer di tanah air. Pastinya, banyak orang akan mempertanyakan penempatan seperti itu.
Karena ini, Prabowo seolah diposisikan untuk mengambil alih tugas dari kementerian pertanian. Sebaliknya, kementerian pertanian bisa saja merasa tidak dihiraukan karena presiden malah memilih pihak lain untuk duduk di tempat yang seharusnya menjadi bidang mereka.
Tidak hanya Prabowo yang mendapat tugas tidak seturut departemen yang dipimpinnya. Menko kemaritiman dan investasi, Luhus Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menekan penyebaran Korona di 9 provinsi.
Melansir berita dari Kompas. Com (17/9), Menteri Luhut diperintahkan untuk menekan penyebaran korona di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Menjadi pertanyaan, mengapa Jokowi tidak membebankan tugas ini kepada kementerian Kesehatan di bawah kendali Menteri Terawan? Padahal, penanganan kesehatan masyarakat itu bersentuhan langsung dengan bidang dari Menteri Terawan dari departemen Kesahatan.
Pada satu sisi, barangkali Presiden Jokowi mempunyai kepercayaan kepada kemampuan Prabowo dan Luhut. Mereka dinilai mampu untuk mengemban tugas yang dilimpahkan itu.
Akan tetapi, di sisi lain hal ini juga menimbulkan tanda tanya pada keadaan pemerintahan sebagai sebuah organisasi. Hemat saya, pada saat pelimpahan tugas ditujukan kepada orang-orang yang tidak seturut bidang tugas mereka, hal itu menunjukkan ada ketimpangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.
Ketimpangan itu bisa melingkupi ketidakpercayaan Presiden Jokowi kepada para menteri yang seyogianya mengemban tugas yang dilimpahkan kepada Prabowo dan Luhut. Misalnya, barangkali Jokowi ragu pada performa Menteri Pertanian Syarul Hasin Limpo untuk melaksanakan progam lumbung pangan singkong.
Begitu pula pelimpahan tugas dari kementerian kesehatan kepada Luhut yang nota bene sudah mempunyai kementerian tersendiri.
Tidak hanya kementerian kesehatan yang tersingkirkan, juga Prabowo dan Luhut dan jajarannya mendapat beban tugas. Kalau beban tugas ini tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi tidak adanya fokus dalam melaksanakan pekerjaan.
Barangkali Presiden Jokowi memercayakan Prabowo dan Luhut dalam menjalankan tugas yang berada di luar departemen karena faktor kepercayaan pada kemampuan mereka.
Akan tetapi, penunjukkan itu juga membahasakan sesuatu yang tidak beres sementara terjadi di dalam lingkaran pemerintahan. Kalau Jokowi ingin konsisten dengan tugas dari setiap pihak dan departemen, dia juga tetap melimpahkan tugas secara konsisten seturut departemen dari masing-masing menteri.
Lantas, mengapa Presiden Jokowi mempercayakan Prabowo dan Luhut?
Kalau beliau tidak mempercayakan menteri pertanian atau menteri kesehatan, hemat saya, beliau bisa mencari sosok dari luar kabinet untuk menangani program kerja yang diberikan. Jadinya, Prabowo dan Luhut seolah mendapat tugas ekstra dan menjadi orang penting di mata Jokowi.
Salam
