Leg Kedua Pemerintahan Jokowi, Deja Vu Sindrom 2 Periode SBY

Memiliki Wakil Presiden yang mumpuni cukup mengungkit performa SBY dan Jokowi di 5 tahun pertama pemerintahannya. Tidaklah mengherankan, periode pertama SBY ditandai dengan pencapaian yang mengesankan. 

Proses perdamaian di Aceh, penanganan pasca bencana Tsunami yang berhasil di Aceh dan tidak lupa, program konversi BBM jenis minyak tanah ke LPG adalah beberapa legacy yang ditorehkan SBY di periode Pertama dalam pemerintahannya.

Tidak mau ketinggalan, di periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden, JK mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai politikus ulung. Mengawali pemerintahan dengan modal minoritas di parlemen, JK berperan sebagai bumper Presiden Jokowi dalam menghadapi jebakan-jebakan politik di DPR. 

Kepiawaian ini membuat Jokowi mampu mencatatkan performa hebat di periode pertama. Pembangunan infrastruktur yang masif seperti bandara, pelabuhan, bendungan dan infrastruktur jalan menjadi pencapaian yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Performa di Periode Kedua Jokowi dan SBY

Pencapaian hebat di periode pertama SBY dan Jokowi sepertinya hilang tidak berbekas di periode kedua pemerintahannya. 

Menghadapi berbagai hambatan dan tekanan dari DPR di periode pertama ketika menjabat sebagai Presiden, membuat SBY dan Jokowi memilih jalan aman di periode kedua jabatannya yakni berkompromi dengan partai koalisi demi menggalang kekuatan mayoritas partai di parlemen. 

Beberapa di institusi penting di negara ini serta posisi Menteri diberikan kepada kader partai. Tentu publik belum lupa, di periode kedua pemerintahannya SBY menggalang koalisi partai di parlemen dalam forum yang dinamakan Setgab (Sekretariat Gabungan). 

Penggalangan koalisi besar membuat posisi SBY sangat kuat di parlemen. Barisan oposisi praktis hanya diisi oleh partai Gerindra dan PDIP.

Hal yang sama juga diikuti oleh Jokowi setelah mencatatkan kemenangan di Pemilihan Presiden Tahun 2019. Presiden Jokowi memilih berkompromi dengan partai. 

Koalisi mayoritas yang didapatkan Jokowi di DPR harus dikompensasi dengan menyediakan posisi Menteri bagi kader partai pendukung. Tidak cukup hanya dengan itu, Jokowi juga menempatkan barisan pendukungnya di posisi Wakil Menteri dan jabatan jabatan strategis di BUMN. 

Tidak mengherankan, pilihan kompromistis ini menyingkirkan nama-nama profesional mumpuni seperti Susi Pudjiastuti, Ignatius Jonan, Archandra Tahar dan Darmin Nasution yang memang mampu mencatatkan performa hebat kala dipercaya sebagai menteri.