Aksi mahasiswa secara massal di beberapa provinsi sekaligus merupakan hal biasa di negara demokrasi. Pemerintah maupun pihak kepolisian tidak boleh melarang aksi yang menyuarakan aspirasi. Tapi para demonstran juga harus paham bahwa Jokowi bukanlah akar persoalan.Â
Semua RUU disusun oleh wakil kita (DPR). Ketika Jokowi sepakat dengan RUU yang diajukan DPR tentu saja Jokowi tidak salah. Mengapa? jawabannya sederhana, DPR merupakan representatif para demonstran dan rakyat Indonesia yang tidak ikut aksi.
Menyetujui RUU berarti telah taat pada wakil rakyat. Dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Kalau begitu, para demonstran harus berhadapan dengan suara mereka sendiri. Harus diingat bahwa DPR merupakan hasil pemilu dan rakyat yang menentukan siapa wakil mereka.
Itulah mengapa penting bagi kita semua tidak hanya fokus pada pilpres akan tetapi malah lupa pada wakil sendiri. Padahal peran DPR sangatlah vital, sangat strategis dalam menentukan arah bangsa. Jika Presiden Jokowi menolak RUU tentu saja bisa dikatakan presiden telah menolak keinginan rakyat.
Nah berkaitan dengan RUU yang kemudian dianggap tidak sesuai aspirasi rakyat berarti DPR tidak benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Jika mendengar, rakyat yang mana. Saya kira di sana pokok persoalan yang harus dicarikan solusi sehingga demo tidak melebar pada pemecatan presiden.
Entah ada dalang utama atau tidak, gerakan mahasiswa akan mengalami anti klimaksnya apabila tidak memahami pokok persoalan. Maka wajar muncul stigma bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi, bisa jadi penungganya dari senayan. Melalui RUU yang kontroversial terciptalah chaos. Bagi saya sedikit mustahil gerakan ini tumbuh alami, pasalnya tingkat apatisme mahasiswa selama ini sangat tinggi.
Cerita beberapa dosen kepada saya, jangan mengkritisi ide, membaca berita terbaru sekalipun mahasiswa malas. Bahkan mahasiswa dengan kemampuan rendah kerap meminta nilai kepada para dosen karena nilainya rendah. Biasanya terjadi setelah final tes. Lalu mengapa karakter mahasiswa yang begini bisa begitu peduli pada RUU KUHP dan RUU KPK?.
Rumor mahasiswa ditunggangi kemudian muncul. Saya tidak membenarkan maupun menyalahkan, bagi saya kemungkinan itu selalu ada. Melihat fenomena dominan mahasiswa yang sangat malas membaca, dibandingkan mahasiswa yang benar-benar mau membaca. Tanpa kemauan membaca, sulit mereka berpikir rasional dan kritis kecuali aksi dilakukan dengan dasar lain.
Terlepas mereka ditunggangi atau tidak, yang pasti apapun keputusan Jokowi tidak bisa disalahkan. Menolak maupun menerima RUU dan dijadikan UU berarti Jokowi hanya mengikuti kehendak rakyat. Lalu bagaimana dengan para demonstran? mereka harus membuktikan bahwa gerakan mereka merupakan hasil buah pikir dan diskusi bukan hasil provokasi.
Mereka (demonstran) harus membuktikan bahwa gerakan mereka merupakan gerakan hati nurani. Bukan gerakan yang ditunggangi parlemen maupun pihak lainnya. Mereka kini sedang berhadapan dengan tidak jelasnya misi mereka. Apakah gerakan moral atau gerakan politik. We'll see soon.
