Negara demokrasi harus menjamin mayoritas dan minoritas hidup dalam damai. Tidak boleh terjadi kekerasan hanya karena keyakinan, suku, dan agama yang berbeda. Keragaman itu memang sudah dimiliki bangsa ini.
Semangat 17 Agustus jangan hanya selebrasi dan seremonial belaka. Pidato tahunan Jokowi telah melupakan aspek terpenting dalam negara demokrasi. Kebebasan sipil dan penegakan HAM.
Semua target ekonomi bakal gagal, rencana memajukan ekonomi akan menemui jalan buntu. Apabila kebebasan sipil dan penegakan HAM tidak berjalan, konflik horizontal akan mengancam iklim investasi Indonesia.
Jokowi lupa itu. Pembangunan akhlak manusia harusnya lebih utama dari apa pun. Jika kita menjadi bangsa pemarah dan pendendam, segala rencana hanya utopia belaka.
Bagaimana investor ingin berinvestasi jika sedikit-sedikit konflik terjadi tanpa penegakan hukum? Mereka menanam uang bukan menanam singkong. Jokowi jangan lupa itu. Dan celakanya, itulah yang terlupakan oleh Jokowi. Semoga menjadi bahan renungan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
