Revolusi Pendidikan Era Prabowo: Akses, Gizi dan Daya Saing Jadi Fokus Utama

Jakarta - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 meluncurkan sejumlah program pendidikan strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tiga di antaranya menjadi program utama: Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Garuda. Ketiganya difokuskan pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Anak Keluarga Miskin

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2. Program ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk sekolah berasrama, dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Hingga pertengahan 2025, pemerintah telah membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 200 sekolah pada 2026 dan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Presiden Prabowo juga menetapkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama, dengan kapasitas masing-masing sekolah sekitar 1.000 siswa.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Presiden menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri siswa yang sebelumnya putus sekolah dan menyediakan lingkungan belajar yang layak.

Program MBG: Gizi untuk Generasi Emas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 dan ditujukan bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini bertujuan memperbaiki status gizi dan kesehatan peserta didik sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam enam bulan pertama pelaksanaan, MBG telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. Laporan pemerintah mencatat tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen, dengan sekitar 200 kasus keracunan yang sedang dievaluasi. Pemerintah menyatakan kasus tersebut tidak mengubah fokus program, tetapi menjadi bahan perbaikan bagi mitra penyedia makanan.

Hingga pertengahan tahun, realisasi penerima manfaat MBG telah mencapai 5,4 juta orang, dengan 1.855 Satuan Penyedia Pangan Sekolah (SPPG) yang aktif memproduksi dan mendistribusikan makanan siap saji. Target jangka panjang program ini adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Sekolah Garuda: Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Nasional

Program Sekolah Garuda resmi diperkenalkan 8 Oktober 2025 sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Fokusnya adalah memperkuat mutu pendidikan menengah atas dan madrasah aliyah di berbagai daerah agar mampu bersaing di tingkat global.

Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029, dengan empat di antaranya mulai dibangun pada 2025 dan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Selain itu, terdapat 80 Sekolah Garuda Transformasi yang akan dikembangkan hingga 2029. Saat ini, 12 sekolah telah ditetapkan untuk tahap awal transformasi dan dijadwalkan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Pendidikan Merata di Papua dan NTT

Program MBG dan Sekolah Rakyat juga dijalankan di wilayah timur Indonesia. Di Provinsi Papua, sebanyak 76.181 siswa di enam kabupaten/kota termasuk Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, Keerom, dan Kepulauan Yapen telah menerima manfaat MBG. Sejumlah wilayah seperti Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

Di Jayapura, terdapat 22 dapur MBG dengan 12 di antaranya sudah aktif melayani sekolah dan posyandu. Pemerintah daerah melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiatan dapur, distribusi, dan pengawasan program. Di Kabupaten Biak Numfor, 43.000 siswa menjadi sasaran penerima MBG, sementara di Papua Pegunungan, sekitar 3.500 siswa di 20 sekolah sudah menikmati program ini. Di Merauke, tahap awal MBG menyasar 3.960 penerima manfaat di delapan sekolah.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), SMP 19 Kupang ditetapkan sebagai Sekolah Rakyat pertama di provinsi tersebut. Sekolah ini terletak di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, dengan 100 siswa sebagai angkatan pertama. Gedung sementara berada di kompleks Sentra Efata, dengan empat ruang kelas dan sembilan asrama. Pemerintah berencana memulai pembangunan gedung permanen pada Oktober 2025, agar siswa dapat menempati fasilitas baru pada pertengahan 2026.

Gubernur NTT menyatakan dukungan penuh terhadap kelancaran operasional sekolah tersebut, dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas program pendidikan inklusif dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Membangun Akses, Gizi, dan Daya Saing

Melalui Sekolah Rakyat, MBG, dan Sekolah Garuda, pemerintah berupaya memperkuat fondasi pendidikan nasional dari tiga sisi utama: akses, gizi, dan daya saing. Ketiga program ini diharapkan menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sekaligus memperkuat kedaulatan pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.