Rektor IPB University, Profesor Arif Satria dalam kesempatan silaturahmi dan diskusi panel antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta pada Kamis, 13 Maret 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta mengusulkan, kampus menjadi pusat research and development atau RnD untuk perusahaan negara.
Dilansir dari Antara (15/3/2025), Prof Arif menyampaikan usul ini sebagai respon atas kurangnya dana riset dari Pemerintah.
"Saya mengusulkan tadi agar perguruan tinggi dijadikan R&D untuk BUMN di Indonesia. BUMN untuk berkembang butuh riset, dia nggak perlu membangun R&D sendiri. Manfaatkan saja kerja sama dengan perguruan tinggi," Kata Prof Arif.
Sebagai alumni perguruan tinggi negeri dengan latar belakang pertanian, saya sesungguhnya sangat setuju dengan usul Prof Arif. Terbukti selama ini akselerasi kampus dengan BUMN sudah banyak diterapkan.
Contohnya melalui program BUMN Kampus Merdeka yaitu kolaborasi kampus dengan BUMN sebagai tempat magang mahasiswa, kerja sama penelitian, hingga pengembangan projek bersama.
Namun, program yang menarik ini, tidak serta merta dipandang positif oleh semua kampus. Apalagi peruntukannya hanya ditujukan kepada kampus-kampus tertentu, sehingga asas keadilan seringkali diabaikan.
Tidak hanya itu, potensi celah praktik nepotisme di tubuh perusahaan negara alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa dihindari.
Nepotisme Dan Jalan Alumni Perguruan Tinggi Menguasai BUMN
 Di tengah isu profesionalisme dalam menjalankan manajemen perusahaan negara, akibat dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kuat di BUMN. Menimbulkan satu pertanyaan besar,
"Jika usul kampus sebagai RnD BUMN dijalankan, apakah potensi nepostime di perusahaan negara dapat dihindari?".
Menyusul penyakit akut di BUMN, dewasa ini salah satunya karena nepotisme yang hanya menguntungkan sebagian golongan atau kelompok tertentu, karena kedekatan relasi atau berkat "orang dalam".
