Dalam masa otonomi daerah inilah, museum-museum provinsi kurang perhatian. Maklum, museum cuma dipandang sebagai tempat penyimpanan barang rongsokan. Apalagi banyak pegawai yang dianggap kurang loyal, dipindahkan ke museum. Maka istilah 'dimuseumkan' sering menjadi olok-olok.
Perhatian yang kurang oleh pemerintah provinsi, termasuk juga oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, banyak dikeluhkan oleh pengelola museum. Ketika saya pernah menjadi anggota tim Standardisasi Museum yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keluhan itu muncul. Karena itulah kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbaik hati dengan memberikan bantuan anggaran berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan nonfisik, seperti membeli CCTV, menyelenggarakan museum keliling, menerbitkan publikasi, dan membuat kegiatan.Â
Dalam masa normal saja, banyak museum cenderung sepi pengunjung. Apalagi dalam situasi masa pandemi seperti sekarang ketika para pegawai bekerja dari rumah dan museum menutup layanan.
Memang sungguh disayangkan museum tidak memiliki peralatan dan tenaga pengamanan. Sungguh ironis pula, museum diperhatikan kalau sudah ada kasus kecurian.
Harus diakui banyak museum tergolong 'kuat' anggaran. Banyak pula yang 'lemah' dalam anggaran. Kelihatan sekali dalam masa pandemi ini, museum-museum dengan dana APBN dan APBD masih eksis meskipun dengan membuat kegiatan virtual/daring. Banyak museum swasta justru sedang kolaps karena tidak ada penghasilan dari karcis masuk. Beberapa museum bahkan sudah merumahkan karyawan.
Kewaspadaan memang dituntut. Pembenahan fasilitas amat diperlukan. Pelibatan publik untuk melestarikan museum dalam arti luas amat dituntut. Sudah saatnya dibuat penggalangan dana abadi untuk museum.
Kalau masyarakat sudah terlibat berarti mereka sudah 'memiliki' museum. Maka kemungkinan terjadi perbuatan negatif akan berkurang bahkan hilang.***
