PNS (Tak) Harus Pintar tapi Harus Bermoral

Beberapa minggu lalu sempat heboh bahwa sebagian besar peserta tes CPNS tidak lolos passing grade yang ditetapkan sehingga pada beberapa formasi yang masih memiliki kuota ditetapkan melalui sistem ranking untuk dapat mengikuti tes berikutnya. 

Penerimaan CPNS hingga saat ini masih menggunakan seleksi kemampuan teknis alias melihat kepintaran seseorang untuk dapat lolos menjadi abdi negara.

Namun banyaknya orang pintar yang menjadi PNS bukan berarti moral dan integritasnnya juga ikut baik. Saya pernah menengok kawan yang 'sekolah' di Sukamiskin dan alangkah kagetnya mendengar cerita kawan kalau sebagian besar penghuni sekolah tersebut.

Termasuk para PNS yang ikut jadi 'pelajar', merupakan alumni perguruan tinggi negeri ternama di negeri ini. Para penghuni Sukamiskin bukanlah orang-orang bodoh, melainkan orang-orang pintar yang terjerumus kasus hukum.

Mereka adalah orang-orang yang terdidik di perguruan tinggi ternama, namun karena terbukti ikut terlibat dalam kasus korupsi atau kasus-kasus lainnya membuat mereka harus merasakan nikmatnya tinggal di asrama prodeo. 

Hal ini berarti bahwa kepintaran seseorang belum tentu berbanding lurus dengan moralnya. Selain korupsi, banyak pula ditemui PNS yang terkena kasus narkoba atau perselingkuhan baik dengan teman sekantor atau mitra kerjanya.

Sayangnya hingga saat ini belum ditemukan metoda atau alat ukur yang tepat untuk menilai moral dan integritas seseorang sehingga untuk lolos menjadi PNS hanya dibutuhkan kemampuan teknis saja yang dibuktikan dengan lolos tes.

Tidak ada lagi uji 'bersih diri dan bersih lingkungan' seperti jaman orba dulu untuk memfilter orang-orang yang 'bermasalah' sebelum diangkat menjadi PNS. Ada tes seperti itu saja masih banyak yang terlibat di kemudian hari, apalagi sekarang sama sekali tak ada uji moral dan integritas tersebut.

Di sisi lain, KORPRI sebagai 'serikat buruh' nya para abdi negara hingga hari ini belum terlihat aktif dalam membina para anggotanya untuk berbuat yang terbaik bagi negara. 

KORPRI lebih banyak terlibat pada acara-acara yang sifatnya seremonial seperti upacara, bakti sosial, dharma wanita, namun kurang ada sentuhan buat para anggotanya sendiri. Nyaris tak ada kegiatan yang lebih mendorong anggotanya untuk menjadi lebih berintegritas dan bermoral dalam menjalankan tugasnya.

Boleh dibilang selama belasan tahun menjadi abdi negara, rasanya belum ada sekalipun KORPRI mengadakan pembinaan kepada anggotanya selain acara-acara seperti tersebut di atas. Alasannya karena pembinaan sudah dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM atau BKD setempat.