Tap MPRS No. XXIII/1966: Lupa di Buku, Diingat Lewat Nasi dan Telur?

3. Produktivitas dan prioritas (Pasal 27--28)

Tap MPRS menyarankan penangguhan proyek yang tidak produktif. Pertanyaan kritis: apakah MBG merupakan investasi produktif (meningkatkan kapasitas SDM, produktivitas jangka panjang) atau proyek konsumsi besar yang hanya bersifat sementara? Tanpa indikator kapabilitas jangka panjang---mis. integrasi program gizi dengan peningkatan produksi lokal, reforma agraria, atau program pendidikan gizi---MBG berisiko dikategorikan sebagai konsumsi subsidi besar yang mengalahkan proyek produktif lain. 

4. Koordinasi pusat-daerah (Pasal 32--33)

Tap MPRS menekankan otonomi daerah dan dekonsentrasi pengelolaan ekonomi daerah. Implementasi MBG yang terpusat berisiko menimbulkan konflik koordinasi: logistik, perbedaan kebutuhan daerah, kapasitas distribusi---semua menuntut peran aktif pemerintah daerah. Jika pusat membebani daerah tanpa dukungan fiskal dan teknis, prinsip koordinasi Tap MPRS dilanggar. 

Implikasi kebijakan dan rekomendasi berdasarkan interpretasi Tap MPRS

1. Desentralisasi pengadaan dengan standar nasional --- beri ruang bagi koperasi dan UMKM daerah sebagai pemasok utama; pusat bertugas menetapkan standar gizi, subsidi, dan verifikasi. Ini menjaga semangat demokrasi ekonomi tanpa etatisme mutlak.

2. Mekanisme penganggaran transparan dan audit independen --- DPR dan BPK mesti diberi akses evaluasi berkala untuk memastikan program tidak merusak prioritas anggaran lain. Ini menegakkan Pasal 2. 

3. Integrasi dengan kebijakan produktivitas agraria --- tautkan MBG dengan program peningkatan produktivitas petani (input, teknologi, pasar) sehingga MBG menjadi stimulus produksi lokal, bukan beban konsumsi. Ini menjawab kekhawatiran produktivitas. 

4. Indikator hasil yang jelas --- turunannya harus terukur: penurunan stunting, peningkatan absensi sekolah, dampak pada pendapatan petani. Tanpa indikator, program hanya menjadi slogan pangan. 

Penutup --- antara amanat dan praktik

Tap MPRS No. XXIII/1966 menyediakan landasan normatif yang kuat bagi program negara untuk menanggulangi penderitaan rakyat dan menjamin pemenuhan pangan. MBG, dalam niatnya, sejalan dengan beberapa amanat tersebut: prioritas pangan dan jaminan sosial. Namun titik tumpu penilaian bukanlah niat, melainkan desain kebijakan: bagaimana MBG dibiayai, siapa yang diberdayakan dalam rantai suplai, mekanisme pengawasan, dan apakah program diorganisasi sedemikian rupa sehingga mendorong produktivitas jangka panjang ketimbang menciptakan ketergantungan atau etatisme yang dikecam Tap MPRS. Tanpa perbaikan desain-desain itu, MBG berisiko menjadi contoh baik di dokumen tetapi buruk dalam praktik --- lupa di buku, diingat lewat nasi dan telur yang tak pernah cukup.