3. Sepanjang 300 Hari: Apa yang Terwujud?
a. Isu Kesehatan --- BPJS
DPRD mendesak pelunasan tunggakan iuran BPJS Rp 330 miliar . Ini indikasi DPRD mau turun tangan soal akses dasar---namun apakah resolusi langsung diikuti oleh ketersediaan layanan di desa?
b. Pendidikan --- Tambah Sekolah Negeri
Usulan penambahan SMA negeri juga didorong DPRD. Perwakilan rakyat menunjukkan empati terhadap ketidakmerataan fasilitas pendidikan---tapi bagaimana progres konkret hunian dan dana rapat, versus realisasi di lapangan?
c. Tata Wilayah --- Pemekaran Provinsi Baru
Diskusi wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi beberapa provinsi baru pun mulai bergulir . Ini isu besar strategis, namun harus diperhatikan: apakah rakyat kecil diajak bicara? Atau ini hanya agenda politik elitis yang membayangi?
d. Fungsi Pengawasan --- LKPJ
Pembahasan LKPJ Komisi IV menunjukkan DPRD serius dalam evaluasi mitra kerja dan rekomendasi kebijakan . Sayangnya, umpan baliknya masih terkunci dokumen risalah---publik butuh lebih dari itu: transparansi terbuka melalui kanal komunikasi langsung dengan masyarakat marhaen.
4. Wakil Elit atau Wakil Rakyat?
Menghadirkan Marhaen berarti DPRD harus jadi saluran pergumulan rakyat tataran terendah---petani kecil, nelayan miskin, buruh tani, perempuan kepala keluarga. Namun realitasnya ada risiko tersedak oleh tekanan elit: lobi partai, kepentingan investor, birokrasi yang berat sebelah.
