Saat ini kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia tengah di uji dari dalam dan luar. Ujian pertama adalah pembajakan Kapal Sinar Kudus oleh Perompak Somalia yang telah terjadi sepekan ini, berlarut-larutnya pembajakan yang terjadi tentu akan berdampak pada rasa khawatir atas kondisi saudara kita tersebut, rasa khawatir ini tentu akan lebih dirasakan oleh keluarga para ABK yang saat ini sedang mengharapkan tindakan nyata pemerintah Indonesia. Namun ekspektasi yang terbangun oleh keluarga para ABK terhadap pemerintah yang teraktualkan melalui surat dari putri Kapten Kapal Sinar Kudus terhadap Presiden RI hanya dijawab, oleh pernyataan yang amat abstraktif.
Langkah-langkah diplomasi yang digunakan pun seolah kompromistif dengan Perompak Somalia, negosiasi tebusan pun dilancarkan (yang ini memang spesialisasi pemerintah) walaupun Teuku Faizsyah membantah hal tersebut di sebuah media Online.
Yang jelas terjadi adalah adanya perubahan tebusan yang tadinya US$2,6 juta menjadi US$3,5 juta Hl hal ini dikarenakan kelambanan respon pemerintah dan Perusahaan Samudera Indonesia (pemilik Kapal Sinar Kudus) terhadap perompak.
Hal ini tentu sangat riskan bagi keadaan para ABK apabila pemerintah selalu menunjukkan kelambanannya dalam memperjuangkan kepentingan Warga Negara Indonesia di luar Negeri.
Sangat bertolak belakang dengan perlakuan Negara-negara lain dalam hal perlindungan Warga Negaranya apabila tertimpa kasus di luar negeri, kita ambil contoh bagaimana Amerika Serikat memperjuangkan seorang Warga Negaranya yang tertangkap di Korea Utara atas tuduhan spionase, saat itu mantan Presiden Amerika Serikat yang turun tangan. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia?
Bagaimana dengan pengalaman Kopasus yang secara gemilang pernah mengatasi pembajakan Pesawat Garuda?
Saat ini publik hanya disuguhi argumen dan kelambanan yang diberikan atas Warga Negaranya, belum lagi soal TKI yang tak perlu kita ulas lagi untuk memperjelas bagaimana pemerintah membela Warga Negaranya yag tertimpa masalah di luar negeri.
Persoalan lain yang sedang menggoncang kedaulatan bangsa Indonesia adalah aksi provokatif pesawat helikopter Malaysia terhadap kapal DKP Indonesia yang menangkap kapal penangkap ikan Malaysia di wilayah teritori Indonesia.
Berlarut-larutnya pembahasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah penyebab utama berulangnya kejadian seperti ini.
Dan selalu yang menjadi objek penderita utama dari gesekan di perbatasan laut tersebut adalah petugas DKP yang selalu berhadapan langsung dengan Angkatan Laut Malaysia. Dan lagi-lagi kita sebagai Warga Negara Indonesia hanya disuguhi ketidak tegasan pemerintah republik ini.
Persoalan terakhir yang masih berkaitan dengan kedaulatan bangsa Indonesia adalah sikap ngeyel para wakil rakyat (pemegang kedaulatan) tentang pembangunan gedung baru DPR.
Padahal secara defacto mayoritas rakyat Indonesia menolak pembangunan gedung baru DPR tersebut, hal ini pun bukan tanpa memiliki landasan argumentatif yang kuat.
Minimnya produktivitas DPR dalam menjalankan fungsinya menjadi landasan argumentatif paling utama, selain itu DPR seolah menutup mata atas kemiskinan, pengangguran, krisis energi, krisis pangan, kesehatan yang sedang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Lalu dengan semena-mena DPR meminta peningkatan fasilitas sebagai salah satu langkah revitalisasi DPR. Hal ini tentu secara tegas dapat disimpulkan bahwa cara berpikir DPR menggunakan logika terbalik.
Cara berpikir dengan menggunakan logika terbalik seperti ini hanya sebuah istilah lain logika kepentingan yang selalu digunakan oleh DPR dalam melakukan fungsi Ke-Wakil Rakyat-an yang sedang diembannya. Cara berpikir yang menggunakan logika kepentingan ini akan selalu bermuara pada pemenuhan kepentingan kelompok secara parsial.
Fakta akan berbicara lain jika DPR menggunakan Logika Kebenaran dalam menjalankan fungsinya, efek dari penggunaan logika kebenaran inipun akan langsung terasa oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Atas berbagai ancaman dan tantangan terhadap kedaulatan bangsa ini, maka seyogyanya pemerintah dan DPR melakukan pembenahan secara komprehensif atas kinerja dan perilakunya yang berdasarkan amanah kedaulatan yang dititipkan rakyat Indonesia.
Jikapun pemerintah dan DPR tak bersedia melakukan pembenahan, maka rakyat harus melepaskan ekspektasi dan ketergantungan atas pemerintah dan DPR, rakyat harus melakukan inisiasi-inisiasi sendiri untuk menjaga kedaulatan bangsa tanpa perlu mengamanahkan ke pemerintah dan DPR. Langkah-langkah inisiasi yang dilakukan haruslah berdasarkan persatuan bangsa Indonesia dengan menggunakan logika kebenaran.
