Proses penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan TNI perlu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.
Kasus Pelecehan dan Kekerasan di Tubuh TNI
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual  di tubuh TNI kembali terjadi, pada tanggal 22 September 2023, publik dikejutkan dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang perwira TNI AD, Lettu AAP, terhadap tujuh prajurit tamtama di bawahnya. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di lingkungan TNI, yang selama ini dianggap sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan disiplin.
Kasus ini tentu saja menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang serius dan tidak boleh ditoleransi, apalagi terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para prajurit.Â
Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, telah menegaskan bahwa kasus ini akan diproses hukum secara tegas. Hal ini merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Namun, proses hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual di TNI. Perlu ada upaya transformasi menyeluruh untuk membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak korban pelecehan seksual.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan TNI untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungannya:
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh prajurit, baik perwira maupun tamtama.
- Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual sering kali merasa takut untuk melaporkan kasusnya karena khawatir akan diancam atau diintimidasi. TNI perlu menjamin bahwa korban akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari institusi.
- Meningkatkan peran perempuan di TNI. Perempuan dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua prajurit.
Pelecehan seksual adalah masalah serius yang harus ditangani secara serius. TNI harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Kasus dugaan pelecehan seksual di TNI ini juga menjadi momentum untuk transformasi institusi TNI. TNI harus menjadi institusi yang lebih modern dan inklusif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hak asasi manusia.
Kasus ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi TNI, yang selama ini dikenal sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan profesionalitas. Namun, kasus ini juga menjadi momentum untuk meninjau kembali budaya patriarki dan impunitas yang masih mengakar di lingkungan militer.
Budaya patriarki
Budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan militer dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap sebagai superior dan memiliki kuasa atas perempuan. Hal ini dapat membuat perempuan menjadi lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.
Selain itu, budaya patriarki juga dapat membuat korban pelecehan seksual merasa malu dan takut untuk melapor. Korban mungkin merasa bahwa mereka akan dipersalahkan atau dihukum karena telah melaporkan kasus tersebut.
