Memahami Politik Identitas sebagai Gerakan Kultural Kelompok Marjinal

Biasanya mereka memiliki kekuatan kolektif, solidaritas, dan kehendak komunal untuk bisa survive di tengah-tengah kehidupan bernegara dan bersama-sama memperjuangkan kesamaan dalam segala bidang kehidupan.

Senjata utama yang mereka gunakan adalah bahwa terdapat inti identitas yang mengikat komunitas yang bisa dimobilisasi secara esensial untuk kepentingan-kepentingan politis tertentu, identity based political position (Gupta, 2007: 23). 

Dougan (2005) mengungkapkan beberapa karakteristik dari esensialisme kultural. Pertama, menganggap adanya sebuah inti dari unsur-unsur sebuah budaya. Kedua, berlangsung terus-menerus, dalam artian mampu melintasi ruang dan waktu. Ketiga, menstabilkan identitas kultural yang sebenarnya tidak stabil dan menyederhanakan asal-usul yang menyatu dari pengalaman hidup. 

Keempat, menyediakan batasan-batasan yang permanen, jelas, dan mendalam bagi pembedaan-pembedaan sosial. Konsepsi-konsepsi tersebut menegaskan adanya usaha untuk mengutuhkan-kembali karakteristik identitas yang dimiliki sebuah masyarakat atau komunitas di tengah-tengah realitas perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung.

Pengutuhan-kembali identitas kultural merupakan salah satu ciri dari gerakan politik identitas yang menegaskan pentingnya mobilisasi simbol, nilai, kekuatan dan praktik kultural serta kesejarahan demi mewujudkan tujuan-tujuan ideal dengan cara berkontestasi terhadap kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi sebuah komunitas atau masyarakat. 

Dalam arus besar kebudayaan, bentuk dan nilai budaya kaum minoritas atau marjinal biasanya diliyankan atau dikalahkan atas nama kebenaran dan kuasa kelompok dominan.

Linda Nicholson(2008) menjelaskan politik identitas sebagai gerakan politik yang muncul dan berkembang dari pengalaman kelompok "yang dibedakan" dari kelompok atau komunitas mayoritas dalam sebuah negara. 

Pembedaan yang berlangsung dalam ranah kultural, bahasa, agama, ekonomi, maupun politik memunculkan kesadaran komunal dair kelompok minoritas dan marjinal untuk lebih memahami, memaknai, dan memaksimalkan potensi keberbedaan sebagai kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan politis. 

Melalui kesadaran identitas itulah mereka berbagi solidaritas, pola, dan tujuan komunal yang menjadi basis bagi perjuangan-perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka (Appiah, 2005). 

Sebagai kekuatan komunal, identitas kultural memang cukup efektif untuk mengikat dan mengintegrasikan beragam anggota sebuah komunitas ke dalam sebuah konstruksi kelompok yang memiliki persamaan nasib dan sejarah.

Meskipun realitas kontemporer menunjukkan ketidakmungkinan untuk mengesensialisasikan sebuah budaya etnis karena pengaruh bermacam budaya luar yang sudah semakin biasa dalam konteks globalisasi dan media-isasi, setidaknya nilai dan kultural yang masih ada dalam komunitas tetap memegang peranan penting sebagai elemen penting dalam gerakan politik identitas.