Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pelaksanaan pemilihan ini aman dan sangat kecil risiko terpapar Covid-19. Ini juga perlu diwaspadai oleh para calon kepala daerah. Biar bagaimanapun, mereka butuh legitimasi dari suara masyarakat pemilihnya.Â
Selain itu KPU mesti bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau pelanggaran kampanye-kampanye secara berkerumun. Bila perlu diberi sanksi diskualifikasi.
Media juga perlu memberitakan calon mana yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada masa kampanye. Masyarakat berhak tahu calon pemimpinnya patuh atau tidak pada aturan. Biarlah masyarakat juga 'menghukum' mereka dengan tidak memilihnya nanti.
Nilai Tawar Penundaan Ada di Calon Kepala Daerah!
Sebetulnya pasangan calon Kepala Daerah punya nilai tawar tinggi jika berani mengusulkan ditundanya pelaksanaan Pilkada ini. Mana mungkin Pilkada berlangsung, jika calon tidak bersedia. Simpati masyarakat akan tumpah ruah pada calon tersebut.Namun apa iya berani? Tentu banyak pertimbangan yang memberatkan.Â
Semakin lama dilaksanakan, biaya operasional tim sukses akan membengkak. Biaya untuk kontestasi politik ini terbilang tinggi.
Misalnya jika bergeser 3 bulan, maka biaya operasional mesti ditambah juga. Jika 6 bulan, makin besar biaya yang harus ditutupi. Baliho-baliho yang tercetak bisa jadi sudah pudar nanti. Orang-orang yang tadi "diprospek" pun sudah lupa dan kehilangan minat memilih.
Tim sukses mungkin akan meminta dana tambahan untuk memanaskan lagi mesin kampanyenya. Konsultan politik yang disewa mesti diperpanjang kontraknya. Ini tentu konsekuensi biaya yang mesti ditanggung calon Kepala Daerah yang bertarung. Apalagi yang mencalonkan diri bukan petahana. Makin berat lah persaingan ini bagi mereka.
Petahana sangat diuntungkan, misalnya dengan tambahan waktu karena penundaan, maka masih bisa membuat program-program bantuan sosial. Pastilah ini juga mempengaruhi citra politiknya.
Pilkada kali ini memang tidak mengenakkan. Terpilih pun langsung berhadapan dengan masalah pelik, pemulihan ekonomi daerah yang dipimpinnya. Ini tidak bisa cepat selesai, bisa makan waktu 2-3 tahun.
Dana proyek fisik sangat mungkin harus dialihkan pada stimulus ekonomi atau bantuan sosial. Dampaknya akan sepi proyek-proyek yang konon kabarnya membawa cuan. Lalu balik modalnya kapan? Pusing kan? Hehe
Jika memang sudah bulat dengan keputusan tetap dilaksanakan 9 Desember, ayo calon kepala daerah juga bantu mengedukasi masyarakat untuk tertib protokol kesehatan. Mereka kan juga yang nanti memilih kalian.
