Badan Kepegawaian Negara mencatatkan hingga 16 Juli 2020, ada 760 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang positif tertular Covid-19. “Terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 760 orang. Belum sembuh 502 orang. Sudah sembuh 220 orang. Meninggal dalam tugas 13 orang. Meninggal bukan dalam tugas 25 orang,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Paryono, sebagaimana dikutip dari sindonews.com 16 Juli 2020.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Solo mendata bahwa terdapat 8 pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang positif terinfeksi Covid-19.
Salah satu pegawai negeri sipil atau PNS Provinsi Jawa Tengah terinfeksi Covid-19, setelah kembali dari menghadiri acara kondangan di luar kota.
Dua PNS Provinsi DKI Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti tes usap susulan di Puskesmas setempat. Salah satu PNS yang terkonfirmasi positif itu adalah Sekretaris Kecamatan Cempaka Putih dan satu PNS lainnya adalah petugas dari Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan.
Terdapat 38 kasus positif Covid-19 di Riau. Sebanyak 16 diantaranya adalah PNS non medis di RSUD Arifin Achmad Pemprov Riau.
Dari hasil rapid test dan swab, ditemukan 78 PNS Pemko Medan reaktif Covid-19 dan 75 diantaranya terkonfirmasi positif terinfeksi.
Belakangan juga diberitakan bahwa Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dikonfirmasi positif Covid-19. Ini membuat Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo hingga Presiden Joko Widodo pun menjadi was-was karena mengalami kontak terakhir dengan Purnomo.
Kejadian-kejadian terinfeksinya PNS dan Pejabat Pemerintah diatas adalah kutipan pemberitaan dari akhir Juni hingga pertengahan Juli 2020. Pemberlakuan new normal ternyata belum menjadi solusi terbaik. Meskipun protokol kesehatan diberlakukan, tetap saja transmisi virus Corona itu belum bisa dihentikan.
Ini memang dilema. Pemerintah tentu menginginkan ekonomi bisa bergerak lagi. Biar bagaimanapun, kegiatan perjalanan dinas PNS Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah nyata-nyata menggerakkan ekonomi hingga ke daerah. PNS yang melakukan perjalanan dinas, pasti menggunakan tiket transportasi (pesawat, KA, kapal, travel, mobil rental, dst), memberi pemasukan pada usaha transportasi.
Hotel-hotel di daerah juga akan terisi, tentu menggerakkan sektor pariwisata/perhotelan. Juga mereka pasti makan di rumah makan di daerah, membeli oleh-oleh. Ini semua menggerakkan ekonomi. Juga memberi uang saku tambahan bagia PNS yang menjalankan tugas perjalanan dinas tadi. Jadi jelas sekali efek dominonya. Sembari melaksanakan tugas Pemerintahannya, ada efek perputaran uang yang mengikutinya.
Namun demikian, ASN dan Pemerintah harus lebih ekstra melaksanakan protokol kesehatan. Sebab risiko yang tinggi. Jika seseorang tertular, maka dia potensial menularkan pada anggota keluarga, atau rekan kerja di kantor. Ini tentu tidak diinginkan terjadi.
Para Kepala Daerah, Pimpinan Kementerian, Pimpinan Lembaga rasanya perlu meninjau lagi perjalanan dinas ini, mengingat risiko yang tinggi terhadap kesehatan Aparaturnya. Jangan sampai kesehatan terabaikan, hingga berujung pada kematian.
PNS juga perlu bersabar pada masa-masa pandemi ini, memang pendapatan pasti berkurang, dengan tiadanya perjalanan dinas ke luar kota. Namun kesehatan diri dan keluarga akan jauh lebih utama ketimbang penghasilan tambahan.
PNS dan Pimpinan/Pejabat negara perlu memberi teladan dengan kesehatan yang prima dan menjalankan protokol kesehatan secara baik, dan tidak tertular Covid-19. Keteladanan seperti ini akan membuat masyarakat merasa lebih aman dan lebih percaya pada Pemerintah.
Salam.
Tautan referensi: 1, 2, 3, 4, 5, 6
