Mohon tunggu...
Firdausi Nuzula
Firdausi Nuzula Mohon Tunggu... Jurnalis - Anak laut

selembut air

Selanjutnya

Tutup

Drama

Alangkah Lucunya Kenaikan STNK dan BPKB

7 Januari 2017   12:04 Diperbarui: 7 Januari 2017   13:58 271
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Baru beberapa hari  saja tahun 2016 pamit. Tiba-tiba rakyat mulai dihadiahkan bingkisan kado diawal tahun. Bukannya kado yang menyegarkan keadaan rakyat. Justru kado itu, membuat sesak sebagain rakyat kecil di tanah ibu pertiwi.

Dengan kenaikan biaya BPKB dan  STNK ada dua pemuda aktifis, Tambubu dan Mongqeb. Mereka mengamati kenaikan biaya urus kedua surat kendaraan tersebut. Sambil ngopi di warung A'la Foundation. Keduanya, sambil mencicipi jajanan kecil buatan Mamang, sembari mereka berbincang hangat tentang keadaan negeri ini.

" Kenapa ya dengan keadaan ekonomi rakyat yang semrawut gini, tiba -tiba pemerintah menaikkan biaya urus surat kendaraan?" Tanya Tambubu pada rekannya, Mongqeb.

Mongqeb yang sedang asyik meneguk secangkir kopi sembari disempurnakan dengan isapan sebatang rokok, ia menjawab " Iya bung, negeri ini kian hari makin tidak jelas saja. Tadi pagi aku baca beritanya. Kata pak kapolri "bukan dari Polri" Kata bu Menkeu "bukan usulan Menkeu"Kata pak Presiden "kenapa bisa naik tiga kali lipat?" Lah kita tanya siapa dong, Bung?! 

"Ha-ha-ha ," Tambubu tertawa terbahak-bahak . Yo wis ayo kita tanya Mukidi saja yuuuk,Bung. Semua ini salah Mukidi !

Ah, bisa aja lo, Bung. Ujar,Mongkep kepada Tambubu.

Kenaikan tarif tersebut sudah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbit 6 Desember 2016 yang sudah pasti ditandatangani Presiden sendiri? Kecuali kalau Presiden tidak tanda tangan maka bolehlah mempertanyakan. Lucu !!

Maka, penggalan dialog antara dua aktivitas muda di atas. Menandakan bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara Presiden, Kementerian Keuangan, maupun Polri. Kenapa Presiden sampai menyatakan ketinggian padahal yang tanda tangan di situ adalah Presiden. Jangan-jangan seperti dulu lagi.

Aaah, sebagai rakyat kecil, kata Pak Mongqeb. Negeri ini sudah lucu. Janganlah saling lempar tanggung jawab sebagai pemimpin, agar negeri ini tidak semakin lucu. 

 

 

Mohon tunggu...

Lihat Drama Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun