Anies Masih Menabur Bibit Ketidakpastian?

Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem sebagai pionir dan "The King Maker" pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sama sekali belum ada memberi sinyal pigur bakal calon wakil presiden besutan mereka.

Sebagaimana sejak awal pendeklarasian Anies Baswedan, Surya Paloh mengatakan bahwa soal penentuan pigur bakal calon wakil presiden diserahkan kepada Anies Baswedan, maka wajar Surya Paloh nampak tidak menunjukkan arah dukungannya.

Sikap Surya Paloh yang terkesan tidak ingin ikut campur dalam menentukan bakal calon wakil presiden rencana koalisi yang dinamakan koalisi perubahan yang dihuni Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sampai hari ini masih menyisakan pergumulan keras diantara sesama partai yang berencana berkoalisi.

Bahkan sikap Surya Paloh yang seakan lepas tangan tersebut bagaikan sebuah jebakan yang dihindari oleh dirinya sendiri. Tapi merupakan sebuah pilihan sikap yang nampak sangat demokratis, yaitu memberi peluang kesetaraan bagi semua pihak untuk bersama-sama menentukan pilihan.

Namun, kebebasan yang diberikan Surya Paloh tersebut ternyata menimbulkan perdebatan berkepanjangan yang berakibat kepada pembentukan kesepakatan koalisi yang tidak tuntas, bahkan jelas nampak terkatung-katung.

Partai Demokrat nampak secara kasat mata ingin memasangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan, sedangkan PKS berniat memasangkan Ahmad Heryawan (Aher).

Tetapi semakin hari justru semakin nampak ketidak jelasan terwujudnya koalisi dan kepastian ditetapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sehingga rencana koalisi oleh ketiga partai tersebut berada dalam kondisi fragile, rentan terjadi keretakan, pecah, bahkan memungkinkan bubar dan tidak jadi.

Kemungkinan itu dapat dilihat dan dimaknai lewat ucapan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali yang mempertanyakan apakah Partai Demokrat masih bersedia mendukung Anies Baswedan seandainya AHY Ketua Umum Partai Demokrat tidak dipilih sebagai Cawapres Anies Baswedan.

Ahmad Ali kemudian menegaskan bahwa pihaknya,  Partai Nasdem tidak ingin buru-buru membicarakan kans AHY maupun sosok lain sebagai cawapres Anies Baswedan. 

Malah Ahmad Ali mendorong agar partai calon mitra koalisi melakukan deklarasi Anies Baswedan dan deklarasi koalisi terlebih dahulu, sedangkan penetapan cawapres dipandang dapat dilakukan belakangan.

Apa yang disampaikan Ahmad Ali tidak bisa dipungkiri merupakan sebuah gambaran utuh sikap partai Nasdem dan Surya Paloh yang sesungguhnya belum menyetujui AHY maupun Aher sebagai pasangan Anies Baswedan.

Bahkan tak ubahnya bagaikan sebuah bentuk penolakan secara halus terhadap AHY dan Aher,  tetapi disisi lain tetap ingin terealisasi koalisi Nasdem dengan PKS dan Partai Demokrat.

Bahkan tetap memaksa secara halus agar kedua partai calon mitra koalisinya  segera mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan  sebagai bukti sepakat berkoalisi tanpa bicara soal calon wakil presiden.

Tawaran itu merupakan dilema, sarat dengan jebakan bagi Partai Demokrat dan PKS, karena dengan melakukan pendeklarasian Anies Baswedan terlebih dahulu baru belakangan bicara calon wakil presiden merupakan sebuah bentuk pemberian ketidakpastian soal calon wakil presiden bagi PKS dan Partai Demokrat. 

Dalam hal itu harus diakui ada kelihaian dari pihak Partai Nasdem memberi tawaran yang sesungguhnya merupakan sebuah jebakan yang memungkinkan merugikan bagi calon mitra koalisinya tetapi memberi keuntungan bagi Anies Baswedan untuk tetap berselancar menentukan pendampingnya.

Anies Baswedan sendiri sebagai Bakal Calon Presiden yang akan diusung, dan yang diberikan kepercayaan oleh Partai Nasdem menentukan bakal calon wakilnya justru menyampaikan pendapat yang mirip dan senada dengan Ahmad Ali.

Anies Baswedan dengan tegas mengatakan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memasuki fase penguatan konsolidasi partai-partai pengusung supaya lebih solid, sesudah itu baru melakukan musyawarah. Jadi bukan fokus untuk memilih calon wakil.

Selanjutnya Anies Baswedan menyampaikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendampingnya, yaitu :

Pertama, wakil harus memiliki kontribusi tinggi terhadap pemenangan.

Kedua, sosok tersebut harus bisa menstabilkan hubungan koalisi yang sudah dibangun Nasdem, PKS dan Partai Demokrat.

Ketiga, mesti mendukung terwujudnya kriteria tersebut.

Dan kemudian Anies Baswedan menegaskan adanya kriteria tambahan yang mesti terpenuhi, yaitu adanya "chemistry dwi tunggal".

Ironisnya, Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat yang ingin diusung sebagai calon wakil presiden dalam merespon belum terwujudnya kepastian koalisi yang diberi nama "Koalisi Perubahan" justru mengangkat kepermukaan isu bahwa ada pihak tertentu menginginkan agar koalisi tidak terjadi.  

Menjadi sebuah keanehan tersendiri memang apa yang disampaikan oleh Agus Yudhoyono Harimurti yang terkesan selalu mencari kambing hitam menjadikan pihak yang berada diluar dirinya sebagai penyebab lambannya terwujud keinginannya.

Padahal jika disimak secara teliti, sejak awal justru Agus Harimurti Yudhoyono yang memilih jalan dan cara berbeda dengan kerangka berpikir calon mitra koalisinya, khususnya Partai Nasdem, dimana sejak awal Agus Harimurti Yudhoyono ngotot meminta agar diputuskan terlebih pasangan Anies Baswedan dan Wakilnya sebagai syarat kesiapan Partai Demokrat melakukan deklarasi koalisi maupun deklarasi pasangan capres usungan mereka.

Sudah barang tentu permintaan itu secara inplisit mengandung muatan kepentingan untuk memastikan dirinya sendiri diterima atau tidak sebagai calon wakil presiden pasangan Anis Baswedan.

Kerangka berpikir inilah yang ditangkap oleh Ahmad Ali sebagai sinyal bahwa Partai Demokrat sesungguhnya memaksakan diri menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil Anies Baswedan, dan menjadikannya sebagai syarat maupun bergaining power untuk sepakat atau menolak ikut koalisi.

Tawaran berbentuk tarik ulur itu memang memiliki nilai jual yang mesti dipertimbangkan dan dikalkulasikan dengan matang oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, karena keberadaan Partai Demokrat harus dipandang sangat dibutuhkan ditengah pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem masih jauh dari kriteria mampu memenuhi president threshold, atau ambang batas jumlah kursi mencalonkan presiden.

Tetapi Partai Nasdem juga tidak ingin kalah gertak Partai Demokrat, hal ini ditunjukkan dengan mengangkat wacana bahwa Partai Nasdem membuka kemungkinan membentuk koalisi dengan komposisi lebih baru lagi.

Kondisi seperti ini bisa jadi makin lama akan menyudutkan kekuatan Partai Demokrat, serta memaksa Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak memaksakan dirinya sebagai calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan, yang sebenarnya juga sejak awal justru para calon mitra koalisi tersebut yang tak menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Jadi bukan ada pihak lain yang ingin koalisi perubahan tidak terwujud, melainkan calon mitra koalisinya sendiri yang tidak ingin membentangkan karpet biru menyambut Agus Harimurti Yudhoyono memasuki gelanggang kontestasi Pilpres 2024, apalagi menuju Istana Wakil Presiden.

Sebuah pilihan sulit dan dilematis bagi Agus Harimurti Yudhoyono ditengah harapannya yang sangat besar untuk tidak mengulangi kegagalan seperti yang dialami sebelumnya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta. 

Sementara dirinya sudah dengan teguh memilih jalan karir di bidang politik dengan meninggalkan kedinasan militer. Jadi merupakan sebuah pertempuran penting baginya kali ini untuk merebut kesempatan membangun eksistensinya.

Semoga calon mitra koalisi perubahan tidak hanya memberi angin surga atau harapan palsu !!!