Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dikutip dari cnnindonesia.ccom, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori, oknum pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung. Terdakwa Dian Ansori terbukti bersalah mencabuli anak di bawah umur berinisial NV (13). Adapun korban tersebut, sebelumnya adalah korban pemerkosaan yang sedang didampingi terdakwa Dian Ansori di Rumah Aman tersebut. 

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Beleid tersebut diteken Jokowi pada tanggal 7 Desember 2020. 

Pasal 1 ayat 2 PP tersebut menjelaskan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukkan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang menerapkan kebiri kimia ini, beberapa negara sudah lebih dahulu merapkan hukuman kebiri kimia seperti Republik Ceko, Ukraina, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual  anak menuai pro dan kontra di masyarakat, beberapa kalangan menganggap bahwa hukuman kebiri kimia tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia, dilain pihak, hukuman kebiri bisa memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain itu penerapan kebiri kimia juga bisa diharapkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Hak dan Kewajiban Dasar Manusia

Manusia ketika lahir ke dunia mempunyai seperangkat hak yang melekat pada dirinya, hak tersebut merupakan pemberian langsung dari Tuhan oleh karenanya bersifat kodrati. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar manusia. Pertama, hak manusia (human rights) yaitu hak  asasi yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Hak tersebut tidak dapat dicabut, bahkan dikurangi. Hak tersebut diantaranya hak hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk melakukan perkawinan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Kedua hak undang-undang (legal right) yaitu hak yang diberikan oeh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Karena diberikan oleh undang-undang, maka seseorang yang menerima hak tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar itu, maka hak tersebut sewaktu-waktu bisa dicabut jika terdapat syarat atau ketentuan yang dilanggar. Hak khusus yang diberikan oleh undang-undang diantaranya hak seseorang untuk menjadi PNS atau ABRI, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Presiden dan Wakil Presiden pun dapat dicabut haknya apabila tidak memenuhi persyaratannya sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Selain hak, manusia juga harus menjalankan kewajiban dasarnya, kewajiban dasar manusia menjadi instrumen penting dalam terlaksananya hak asasi manusia itu sendiri, jika kita melaksanakan kewajiban dasar kita sebagai manusia, maka sejatinya kita telah melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia, tetapi jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita telah melanggar hak asasi manusia. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Dalam konteks hukum kebiri, tentunya kita harus meninjau apakah hukum kebiri tersebut masuk ke dalam human right atau legal right? Hukum kebiri bertujuan untuk menekan hasrat seksual seseorang, tentunya hasrat seksual tersebut merupakan bawaan manusia sejak aqil baligh, maka sejatinya  tidak bisa dikurangi karena hasrat seksual merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Tetapi jika kita melihat kembali pada kewajiban dasar manusia, tentunya pelaku kekerasan seksual anak jelas tidak menjalankan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Dalam kasus di atas, terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi tegaknya hak-hak anak, apalagi korban pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya.

Terdakwa jelas mencoreng nama institusi tempat dia bernaung, apa yang dia lakukan jelas bertentangan dengan tujuan institusi tempat terkdakwa bernaung, artinya terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung, yang seharusnya tempat tersebut menjadi rumah aman bagi korban, tetapi ironisnya terdakwa malah mengulangi perbuatan paman korban.