Petani Mesuji: Ketika Program Reforma Agraria Jadi Mimpi Buruk bagi Petani Miskin

Apa itu Reforma Agraria?

Reforma Agraria adalah program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses guna meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan, memperbaiki kesejahteraan petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu daerah yang diharapkan menjadi model keberhasilan Reforma Agraria adalah Mesuji, Lampung. Namun, kenyataannya, program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini justru berakhir dengan konflik berkepanjangan. Alih-alih menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan lahan dan kemiskinan petani, Reforma Agraria di Mesuji memicu bentrokan berdarah dan menyeret banyak petani ke meja hijau.

Bagaimana Program Reforma Agraria Berujung Petaka?

Sejak lama, petani di Mesuji hidup dalam kemiskinan. Meskipun memiliki lahan yang subur, mereka tidak dapat mengaksesnya karena tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar seperti PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), PT Silva Inhutani Lampung (SIL), PT Sumber Wangi Alam (SWA), dan PT Treekreasi Marga Mulia (TMM). Petani hanya bisa bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang rendah dan jauh dari kata sejahtera.

Reforma Agraria diharapkan bisa menjadi secercah harapan bagi petani miskin agar mereka bisa mendapatkan kembali hak atas tanah, memiliki lahan garapan sendiri, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sayangnya, pelaksanaannya di lapangan justru penuh dengan berbagai kendala, seperti data kepemilikan lahan yang tidak akurat, tumpang tindih izin, serta minimnya transparansi dalam proses redistribusi tanah. Hal ini menyebabkan konflik horizontal di antara kelompok-kelompok petani yang seharusnya bersatu melawan dominasi perusahaan-perusahaan besar.

Puncak konflik terjadi pada tahun 2011, ketika terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Peristiwa ini mendapat sorotan luas dari media nasional maupun internasional, menjadi cerminan dari kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia. Bukannya menjadi solusi bagi ketimpangan kepemilikan tanah, Reforma Agraria justru menjadi pemicu ketegangan sosial yang semakin tajam.

Meja Hijau dan Ketidakadilan

Sebagian besar kasus sengketa tanah di Mesuji berakhir di pengadilan. Namun, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit justru semakin memperparah penderitaan petani. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman hukum dan sumber daya harus menghadapi perusahaan-perusahaan besar yang mampu menyewa pengacara handal.

Dalam banyak kasus, petani menjadi korban kriminalisasi. Mereka dituduh melakukan tindak pidana karena mencoba mempertahankan tanah yang mereka klaim sebagai hak mereka. Proses persidangan yang berlangsung lama dan minim transparansi membuat para petani semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Mereka merasa bahwa keadilan hanya berpihak kepada pemilik modal dan mereka yang memiliki kekuasaan.

Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah sengketa lahan di Desa Sungai Sodong. Para petani mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lahan berdasarkan adat dan penggarapan turun-temurun. Namun, klaim mereka berbenturan dengan PT SWA, yang mengaku memiliki izin resmi dari pemerintah.

Dalam proses persidangan, para petani menghadapi tantangan besar. Mereka kesulitan menghadapi tekanan dari pengacara perusahaan dan keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memenangkan PT SWA dengan alasan bahwa perusahaan tersebut memiliki izin yang sah dari pemerintah. Putusan ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan petani yang merasa hak-hak mereka telah dirampas oleh sistem yang tidak berpihak kepada mereka.

Dampak Konflik Agraria di Mesuji

Konflik agraria di Mesuji memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi petani yang terdampak secara langsung tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak yang muncul akibat konflik ini antara lain:

1. Korban Jiwa dan Kekerasan
   Bentrokan yang terjadi di Mesuji menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari pihak petani maupun aparat keamanan. Kekerasan yang terjadi mencerminkan kegagalan negara dalam menangani persoalan agraria dengan pendekatan yang adil dan manusiawi.

2. Kerugian Ekonomi bagi Petani
   Banyak petani kehilangan lahan garapan mereka akibat konflik berkepanjangan. Tanpa lahan, mereka kehilangan sumber penghidupan dan semakin terjerumus dalam lingkaran kemiskinan.

3. Hilangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Hukum
   Masyarakat, terutama petani, merasa bahwa negara tidak hadir untuk melindungi hak-hak mereka. Ketidakadilan dalam proses hukum semakin memperburuk ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah dan sistem peradilan.

4. Potensi Radikalisasi dan Konflik Sosial
   Ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa tanah dapat memicu radikalisasi di kalangan petani yang merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan perlawanan. Jika konflik ini tidak ditangani dengan baik, ketegangan sosial yang lebih besar bisa muncul di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Pelajaran dari Kasus Mesuji

Kasus Mesuji memberikan banyak pelajaran penting bagi pemerintah dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah konflik serupa di masa depan antara lain:

1. Pembenahan Data Kepemilikan Lahan
   Data yang akurat dan transparan sangat penting untuk menghindari sengketa tanah. Pemerintah harus memastikan bahwa proses verifikasi kepemilikan tanah dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Adil dan Transparan
   Pemerintah harus memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.

3. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
   Sistem hukum harus berpihak kepada keadilan, bukan hanya kepada pemilik modal. Kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan hak atas tanah mereka harus dihentikan.

4. Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan
   Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan harus beroperasi secara bertanggung jawab dengan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Reforma Agraria
   Reforma Agraria tidak boleh hanya menjadi program di atas kertas. Pelaksanaannya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama petani miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan ini.

Jika Reforma Agraria dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin daerah-daerah seperti Mesuji bisa berkembang menjadi sentra produksi pangan yang makmur. Petani akan memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai, kesejahteraan meningkat, dan konflik agraria dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, tanpa perubahan nyata dalam implementasi kebijakan, konflik seperti yang terjadi di Mesuji akan terus terulang, menambah daftar panjang permasalahan agraria di Indonesia.