Potensi Sumber Daya dan Permasalahan Ekonomi Indonesia Saat Ini

Indonesia adalah negara yang sangat potensial dari segi SDA dan SDM, bagaimana tidak ? dengan jumlah penduduk sekitar 271 juta jiwa menempati urutan negara keempat dengan penduduk terbesar di dunia dan bedasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2019 jumlah populasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 181 juta jiwa atau setara 67,6-68% total penduduk pada waktu itu. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia telah meningkat sebesar 14,46% sejak satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di pulau Jawa yang mencapai 151,6 juta jiwa atau setara 56,1% total penduduk di Indonesia.

Bagaimana dengan kekayaan SDA Indonesia ?

liputan6.com

Tambang emas terbesar di dunia dimiliki oleh Papua, dan by the way menurut data World Gold Council, Indonesia menempati urutan ketujuh penghasil emas terbesar dunia.

Nikel, Bedasarkan data McKinsey, diantara 5 negara kontributor nikel terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan nomor satu dengan kontribusi penghasil nikel sebanyak 27% diikuti oleh Filipina sebanyak 15%. Bedasarkan data ESDM pada tahun 2019 total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton diantaranya sebanyak 800.000 ton Nikel berasal dari Indonesia disusul oleh Filipina sebanyak 420.000 ton dan 270.000 ton dari Rusia.

Indonesia juga terkenal akan kekayaan batu bara. Pada tahun 2018, negara Indonesia menduduki peringkat keempat secara global dengan hasil produksi sebanyak 549 juta ton dibawah China, India dan AS tetapi China juga merupakan salah satu pengimpor terbesar dunia dengan Indonesia sebagai negara penyuplai pasokan batu bara.

Gas Alam juga sebagai cadangan SDA andalan Indonesia hingga 77 triliun kaki kubik (TCF), gas alam seperti yang kita ketahui dapat dimanfaatkan untuk LPG, bahan bakar mesin dan sekaligus sebagai energi alternatif seperti PLTU. Cadangan gas alam di Indonesia adalah cadangan ketiga terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Indonesia juga sebagai 10 penyumbang terbesar produksi gas alam dunia.

Kelapa sawit, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia selain itu produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Bedasarkan data dari indonesia-investment.com produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia.

Indonesia juga kaya akan berbagai komoditi lain seperti rempah, kopi, kakao, vanili, karet, rotan dan berbagai jenis komoditi lain,

kekayaan alam Indonesia juga tercermin dari sejarah alasan bangsa eropa datang ke Indonesia.

Indonesia tampil sebagai negara dengan sumber daya yang melimpah baik dari segi manusia dan alam, namun kerapkali kita temui bahwa negeri kita belum begitu efisien dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.Tidak mudah mengelolah negara besar dengan wilayah yang membentang luas terpisahkan oleh ribuan kepulauan dan masing-masing dihuni oleh penduduk berasal dari berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Maka dari itu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam negeri adalah tantangan tersendiri.Berikut adalah beberapa masalah/kendala yang sedang dihadapi negeri kita tercinta.

1. Pendidikan dan akses edukasi di Indonesia 

Pendidikan adalah sarana mempersiapkan generasi bangsa dalam bermasyarakat di masa depan, pendidikan yang baik akan mencerminkan prospek masa depan kompetensi bangsa yang baik pula dan  dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi rakyat. 

Namun  sayangnya bedasarkan Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Menurut survei terkait, sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia. Dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, dan Indonesia berada di urutan paling bawah.

Tingkat kualitas pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang harus diatasi segera di masa depan untuk memperbaiki masa depan negeri ini tetapi hal lain yaitu akses masyarakat pada pendidikan juga belum merata. Kesenjangan akses tampak pada sarana infrastruktur sekolah, jaringan internet hingga sarana-prasarana penunjang pendidikan lainnya misalmnya di Papua terdapat 81.3% desa yang tidak memiliki sinyal telepon seluler maupun sinyal internet posisi kedua diikuti Papua Barat (68,7%), kemudian disusul Maluku (58.2%).

Hal ini terbilang cukup membuat kita sedih sebab Human Capital Index Indonesia juga bisa dibilang tertinggal dengan negara ASEAN tetangga.Pengembangan mutu SDM adalah fondasi kokoh sebuah negara yang sejahtera, hal ini menjadi PR bagi negara termasuk kita semua untuk turut mengembangkan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

2. Kesehatan dan malnutrisi

Sumber : http://lagizi.com/

Kesehatan adalah aset yang tak ternilai dan penting bagi setiap individu untuk dapat menjadi produktif, berkarya, berbahagia menjalani kehidupan secara optimal. Indonesia memiliki biaya yang mahal dan Inflasi biaya kesehatan yang tinggi sedangkan di sisi lain gaya hidup rakyat Indonesia memang bisa dibilang tidak begitu sehat, namun kesehatan adalah tantangan nyata sebab permasalahan kesehatan dapat benar-benar memiskinkan rakyat.

Inflasi biaya kesehatan melebihi kenaikan upah pekerja, hal ini artinya dalam jangka panjang jika tren kenaikan biaya dan upah berada di tingkat yang sama maka angka kemiskinan akibat masalah kesehatan bisa meningkat dan jumlah rakyat yang memiliki resiko berada di kategori kemiskinan akan semakin tinggi.

Indonesia memiliki angka kasus stunting ( gagal pertumbuhan pada anakpertumbuhan tubuh dan otak akibat malnutrisi dalam waktu lama) Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67% yang masih belum memenuhi standar WHO yaitu mencapai 20% walaupun angka stunting ini telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 30% namun masih saja ini menjadi hal yang harus diperbaiki lebih lagi.

Selain angka malnutrisi, penyakit tidak menular (PTM) menyumbang 80% penyebab kematian terbanyak di Indonesia saat ini dan angka prevalensi penyakit tidak menular juga meningkat tajam sejak tahun 2013 -- 2018 sebanyak 34% seperti penyakit diabetes, stroke, hipertensi, paru-paru, asma, depresi. Permasalahan kesehatan memang ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, dampak bagi perekonomian nasional adalah produktifitas terganggu, dan kesehatan juga menjadi beban biaya bagi rakyat dan negara.

3. Kemiskinan dan Pengangguran

kulonprogokab.go.id

Kita semua mungkin sudah tahu bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah wabah yang sedang melanda negeri kita. Bedasarkan data BPS Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22% dan akibat pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 maka jumlah angka kemiskinan meningkat menjadi 9,78%. Kenaikan tersebut paling banyak berasal dari pulau Jawa yang meningkat sebanyak 0,8% sedangkan daerah lain hanya mengalami kenaikan sedikit saja.

Sementara itu menurut data BPS pada kuartal III tahun 2020 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang atau mencapai 7,07% dari seluruh angkatan kerja. Meningkat sebanyak 1,84% dibandingkan kuartal III tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan lapangan pekerjaan mengalami penurunan terutama di sektor manufaktur.

Kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar adalah masalah besar bagi kita dan juga sekaligus mencerminkan kapasitas produktifitas negara kita yang belum teroptimal-kan. Oleh karena itu upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai sebagai tindakan pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif memberdayakan sumber daya manusia yang ada.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga berarti semakin banyak tugas untuk mencegah agar angkatan kerja yang akan datang tidak jatuh dalam garis kemiskinan atau menjadi pengangguran termasuk memastikan ketercukupan pangan, fasilitas infrastruktur, energi, dan sebagainya.

4. Pertumbuhan tidak merata dan ketimpangan sosial & ekonomi

viva.co.id

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antar wilayah menjadi tanda inefisiensi alokasi sumber daya. Tidak hanya terjadi gap pertumbuhan pendapatan antara kelas sosial namun juga antar wilayah/daerah. 

Menurut data yang dikutip dari liputan UGM tahun 2019 angka ketimpangan antar wilayah masih tinggi dari segi kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01%, kawasan barat Indonesia 10,33%sedangkan ketimpangan pendapatan perdesaan 0,324% dan perkotaan 0,4%.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 juga didapati adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah, semisal pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%dengan pulau jawa masih menjadi kontributor terbesar sebanyak 5,7% selain itu terdapat pertubuhan ekonomi sebesar 6,11% di Sulawesi, 6,87% di Papua dan Maluku karena ada nya pembangunan infrastruktur, 5,74% di pulau Jawa, 4,7% di Suatra dan 3,45% di Kalimantan bahkan di Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi sebesar 0,65%.

Mininjau data diatas maka disimpulkan dari segi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pertumbuhan serta kontribusi ekonomi masih terdapat ketimpangan yang menjadi PR di masa depan. 

Ketimpangan ini memang disebabkan oleh konektivitas antara daerah pusat perekonomian wilayah dengan daerah lain yang rendah, kesempatan bertumbuh dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti internet antar wilayah, sehingga terjadi arus urbanisasi berujung pada pemusatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan sedangkan di perkotaan populasi bertambah tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah lapangan kerja sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi pula.

Jika kita dapat membangun konektivitas antar wilayah maka tidak hanya menstimulasi minat penanaman modal/investasi dalam negeri tetapi seluruh kegiatan ekonomi dan alokasi sumber daya akan terintegrasi dan berjalan dengan efisien. Kesejahteraan masyarakat pun akan membaik merasakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

5. Manufaktur belum efisien memproses bahan mentah menjadi produk jadi

dosenpendidikan.co.id

Industri Manufaktur dan teknologi pengelolah bahan baku mentah di Indonesia belum dinilai cukup baik sehingga belum bisa dikatakan bahwa negara kita mampu mengelola sendiri semua sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah bagi rakyat.

Banyak perusahaan yang telah banyak mengimpor mesin industri dari negara lain, dan selain itu dikutip dari perkataan presiden Jokowi mengakui bahwa Indonesia masih suka mengekspor bahan baku mentah padahal memiliki kekuatan besar baik SDM maupun SDA dalam rakornas BKPM pada hari Selasa (12/3/2019).

Kita juga sudah mengetahui bahwa di sektor pertambangan AS menguasai produksi hasil tambang dan tentu kita sudah familiar dengan perushaan PT Freeport, selain itu masih ada perusahaan AS yaitu Newmont Corp yang bergerak di tambang emas di NTT dan NTB dan Chevron Corporation disektor migas yang menghasilkan produksi hingga 35% migas indonesia. 

Pada sektor migas juga ditemui perusahaan British Petroleum (BP) yang berbasis di Inggris  mengelola gas tangguh di Papua, dengan 60% jatah mereka dapat diekspor ke Asia Pasifik, sementara 40% disalurkan ke Indonesia. Pasokan gas yang dibutuhkan PLN juga akan disalurkan oleh BP. Kerja sama strategis tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU).

Masih banyak negara lain yang menguasai sektor SDA Indonesia yang memilki nilai ekonomi yang tinggi sekali misalnya Kanada, Perancis, China, Jepang, Korea, Belanda. Jika di masa depan negeri kita mampu mengolah sendiri dan memproduksi SDA yg ada tidak terbayang kekayaan negeri kita. SDA dan energi adalah komoditi yang menguasai hajat hidup banyak orang sehingga mengembangkan kemandirian kita dalam pengelolahan SDA adalah perwujudan dari kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini.

Indonesia memerlukan program hilirisasi industri sehingga sumber daya bisa diolah menjadi nilai tambah yang berlipat ganda, hal ini tentu akan memerlukan berbagai perkembangan infrastruktur yang memadai dan penguatan industri mesin. 

Terdapat sebuah fenomena yang dinamakan NRC(Natural Resource Curse) di Indonesia dimana daerah yang memiliki kekayaan SDA justru rakyatnya mengalami ketidaksejahteraan, bedasarkan riset Dr. Hania Rahma, pemerhati isu SDA sekaligus akademisi Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa fenomena NRC terjadi di tingkat lokal atau provinsi di Indonesia. Hasil riset Dr. Hania membuahkan 4 ide pokok sebagai berikut:

i. Besarnya penerimaan daerah penghasil tambang tidak menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang masif.

ii. Kedua daerah yang melakukan ekstraksi SDA rentan terkena fenomena kutukan SDA.

iii. Daerah yang mengandalkan minyak dan gas bumi ternyata lebih rentan terkena NRC dibandingkan daerah penghasil mineral dan batubara.

iv. Skor daerah dengan skor keberlanjutan yang tinggi memiliki kecenderungan kecil atau jauh dari fenomena NRC.

Sejauh ini terdapat 5 provinsi utama yang mengalami NRC, yaitu: Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh. Menurut riset Dr. Hania hal kuat yang menjadi penyebab terjadinya NRC yaitu integritas kepala daerah, oligarki tambang, integritas birokrasi pemerintahan dan tingkat korupsi, sementara pengaruh integritas kepala daerah terhadap kualitas lingkungan hidup memiliki pengaruh sangat kuat dan integritas kepala daerah terhadap reklamasi dan royalti yang dilaporkan memiliki pengaruh besar pada daerah yang mengalami NRC.

Korupsi juga menjadi penyebab utama mengapa fenomena NRC dapat terjadi. Bentuknya adalah suap dan gratifikasi, konflik kepentingan, dan aset SDA yang tidak pernah dianggap sebagai kekayaan milik negara.

Adanya praktik KKN merajalela yang turut berperan dalam inefisiensi pengelolahan sumber daya sehingga nilai tambah tidak dirasakan oleh rakyat sekitar selain itu dari segi industrialisasi negara kita belum begitu canggih untuk dapat mengolah bahan baku SDA secara keseluruhan. Maka perlu ada pengawasan dan pembenahan kompetensi dan budaya kerja yang baik demi menjamin hak dan kesejahteraan bersama.

6. Permasalahan Sampah 

kompas.com

Sampah bisa dipresepsikan sebagai sebagai indikator kualitas pengolahan sumber daya sekaligus rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan serta tindakan pribadi. 

Sampah sudah merupakan permasalahan klasik negeri ini bayangkan saja plastik yang awalnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia, kini sudah menjadi ancaman eksistensial bagi makluk hidup disekitarnya. Indonesia setiap tahun menghasilkan kurang lebih 680.000 ton sampah plastik dan hanya 10% yang berhasil di daur ulang, sebagian besar sampah belum terkoleksi dengan baik sehingga terlantarkan di lingkungan dan menjadi polusi.

Berdasarkan studi mengenai pengelolaan sampah di Pulau Jawa Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesian Plastics Recyclers (IPR), diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata.

Hasil studi menunjukkan bahwa saat ini, baru sekitar 11,83% sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya sebanyak 88,17% masih diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bahkan berserakan di lingkungan.

Dari 11,83% sampah plastik yang dikumpulkan, 9,78% berasal dari pemulung, 1,78% dari TPS3R/TPST dan hanya 0,26% berasal dari Bank Sampah. Sebagian alasan kendala mendaur ulang sampah di Indonesia adalah biaya daur ulang yang tinggi dikarenakan sebelum proses daur ulang harus terdapat prosedur pembersihan terlebih dahulu yang memakan waktu dan biaya. Polusi plastik kemudian menyebabkan polusi udara, air yang berujung pada kualitas kesehatan manusia dan biota maritim yang menuru dan tersumbatnya saluran air yang bisa menimbulkan banjir. 

Permasalahan diuraikan diatas bukan menunjukan ketidakpedulian pemerintah terhadap isu-isu diatas, saya percaya pemerintah sedang dan akan mengatasi permasalahan yang ada namun artikel ini tidak lebih ditujukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan isu disekeliling kita.

Sumber daya baik manusia atau alam merupakan sebuah berkah jika dapat dikelola dengan baik sekaligus menjadi tanggung jawab kita namun sumber daya yang tidak terkelola juga dapat menjadi persoalan di masa mendatang. 

Pengelolaan SDA dan meningkatkan SDM bukan serta merta tugas dari pemerintah saja namun kita sebagai warga negara yang baik juga mampu turut berkontribusi terhadap perkembangan tanah air tempat kita hidup. Masa depan negeri ini berada di tangan kita bukan hanya di tangan segelintir pihak yang berkuasa.