Menkumham Yasonna Laoly Semakin Pantas Dicopot

 

Setelah dipanggil Presiden Jokowi pada 17 Juni lalu (kemungkinan besar mendapat teguran keras), dan ditugaskan untuk berbicara dengan DPR tentang rencana menarik kembali rencana revisi Undang-Undang KPK itu dari daftar Prolegnas Prioritas 2015 itu, kini, Yasonna lain lagi bicaranya.

 

Kata dia, pemerintah selalu satu suara dengan Presiden Jokowi untuk menolak revisi Undang-Undang KPK itu. Seolah-olah pemerintah dengan Presiden Jokowi itu beda.

 

Yasonna juga mengatakan, percuma DPR ngotot mengajukan revisi jika Presiden menolak hal tersebut.  "Kalau presiden menolak, ya tidak jalan dong. Tidak bisa," ujarnya di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (25/6/2015), seolah-olah dia sama sekali tidak punya tanggung jawab dalam masalah ini.

 

Jika Presiden Jokowi benar-benar konsisten dengan sikap tegasnya, maka percuma pulalah upaya Yasonna untuk lari dari tanggung jawabnya itu, karena dari perilakuknya ini saja, sekali lagi, ia adalah salah satu menteri yang sangat direkomendasikan untuk dicopot Jokowi. Karena jika dipertahankan terus, ia akan menjadi batu sandungan, yang bisa mengganggu dan merusak program-program kerja pemerintahan Jokowi, khususnya di bidang pembangunan hukum, yang juga merupakan bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Apalagi, bukan sekali ini saja menteri yang satu ini bikin ulah dengan blunder itu. Sebelumnya, di saat Jokowi tak mau melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, Yasonna bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, lewat beberapa pernyataannya malah mendukung Budi sebagai Kapolri, demikian juga saat akhirnya Budi dilantik sebagai Wakil Kapolri.