Tak dapat dimungkiri, hampir setahun ini energi politik Prabowo banyak terserap dalam upaya konsolidasi kekuasaan. Koalisi pemerintahan yang begitu gemuk membuat publik bertanya-tanya: apakah ini strategi untuk menciptakan stabilitas politik, atau justru sekadar upaya mengamankan kekuasaan dengan merangkul semua pihak?
Koalisi yang terlalu besar memang bisa memperkecil risiko oposisi, tetapi konsekuensinya adalah melemahnya fungsi kontrol dan kritik di parlemen. Hal ini bisa berbahaya bagi demokrasi, karena pemerintah menjadi seperti "tanpa lawan" yang serius. Dalam situasi ini, publik cenderung khawatir bahwa konsolidasi kekuasaan lebih diutamakan ketimbang konsolidasi kesejahteraan rakyat.
Narasi Ketulusan: Bagaimana Mengukurnya?
Ketulusan seorang pemimpin bukan sesuatu yang bisa diukur dengan kata-kata atau janji kampanye. Ketulusan hanya bisa dilihat dari konsistensi tindakan, keberpihakan kebijakan, dan hasil nyata di lapangan.
Jika Prabowo benar-benar tulus memperjuangkan rakyat, indikatornya mestinya terlihat dalam hal-hal berikut:
- Reformasi struktural ekonomi: berani memutus mata rantai mafia pangan, migas, dan tambang.
- Kebijakan pro-rakyat: menurunkan beban biaya hidup masyarakat kelas bawah, bukan justru menambah pajak yang memberatkan.
- Keterbukaan informasi: transparansi dalam proyek-proyek strategis agar rakyat yakin tidak ada praktik korupsi dan oligarki.
- Keberanian mengambil sikap independen: menempatkan kepentingan nasional di atas tekanan asing maupun kepentingan kelompok tertentu.
Sayangnya, setelah hampir setahun, tanda-tanda itu masih samar. Yang lebih sering muncul ke permukaan adalah isu politik elit, perebutan posisi strategis, dan dinamika internal koalisi.
Waktu Setahun: Terlalu Cepat untuk Menilai?
Sebagian pihak berargumen bahwa satu tahun terlalu singkat untuk menilai kinerja seorang presiden. Ada benarnya. Sebab banyak kebijakan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun untuk menampakkan hasil. Misalnya, reformasi pangan atau perbaikan kualitas pendidikan.
Namun, yang bisa dinilai bukanlah hasil final, melainkan arah dan niat yang tercermin dari prioritas kebijakan. Apakah dalam tahun pertama ini prioritas pemerintah benar-benar menitikberatkan pada rakyat, atau justru mengutamakan elite politik?
Di sinilah keraguan muncul. Publik belum sepenuhnya melihat terobosan yang berani dalam kebijakan ekonomi rakyat. Yang ada justru kesinambungan program lama dengan wajah baru, serta penekanan lebih besar pada isu pertahanan dan konsolidasi politik.
Tiga Skenario Menuju Tahun Kedua
