Elektroral Treshold 20 % Â sebagaimana dalam Pasal 222 UU nomor 7 tahun 2007 tentang PEMILU berbunyi sebagai berikut :
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
Dari aturan  di atas, Parpol besar sudah berhasil membuat sebuah sistem yang sedemikian rupa sehingga  NKRI ini  sulit maju. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar dan berkemajuan, jika Pemilu sebagai gerbang utama lahirnya demokrasi untuk mencalonka Presiden saja sudah menjegal potensi putra terbaik bangsa yang punya kapabilitas dan prestasi untuk maju jadi Capres-Cawapres kandas dengan aturan Pemilu yang tak pro rakyat.
Dimana letaknya kedaulatan rakyat di NKRI hari ini?. Jika memang untuk mencalonkan Presiden-Wapres saja sudah dibatasi minimal punya suara di parlemen 20% maka hanya akan ada 2 pasangan saja yang akan tambil dalam Pilpres 2024. Inilah momen dimana telah terjadi kematian kedaulatan rakyat di negeri ini, dan yang membunuhnya adalah Parpol yang berkoalisi dengan kekuatan oligarki untuk membuat RUU Pemilu yang membajak kedaulatan rakyat.
Parpol yang seharusnya menjadi aspirasi rakyat untuk menyerap apa yang disuarakannya malah balik arah menjadi lembaga yang bertentangan dengan kehedak rakyat. Jika ini terjadi maka dapat saja rakyat menggugat keberadaan Parpol yang ada untuk dibubarkan karena sudah tidak sesuai denga tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk apa Parpol ada jika tidak mengaspirasikan kehendak para pemilihnya. Pencalonan Presiden oleh Parpol yang ugal-ugalan dan hanya semau Ketua Umumnya saja jelas ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
Buat apa hasil survey lembaga ini dan itu yang memaparkan bahwa nama Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, AHY, Eric Tohir, dan lainnya sebagai Capres dengan popularitas dan elektabilitas tinggi, jika Parpol yang ada tak menggubrisnya?.
Bukankah semakin banyak pasangan Capres-Cawapres yang maju di Pilpres 2024, maka akan semakin baik bagi tumbuh kembang demokrasi di Indonesia?. Janganlah bangsa ini hanya mengusung 2 pasangan Capres dan Cawapres. Cukup 1 kali bangsa Indonesia mengalami keterebelahan berbangsa dan bernegara dengan stigma Kampret dan Cebong. Â Kita lelah untuk saling menyerang dalam proses panjang Pilpres Pra Pemilu, saat Pilpres dan pasca Pilpres, sayang energy terbuang sia-sia lebih baik digunakan untuk membangun NKRI secara bersama.
Upaya yang dapat Rakyat lakukan untuk mencegah pembajakan Kedaulatan rakyat oleh kedaulatan Parpol adalah :
- Tolak ambang batas 20 % sebagai syarat pencapresan karena itu mengkebiri demokrasi dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat
- Terus deklarasikan Capres pilihan rakyat untuk melawan pencapresan versi Parpol
- Jika hingga menjelang pengumuman pasangan Capres -- Cawapres  oleh Parpol ternyata yang diumumkan adalah Ketum parpol masing-masing, atau anaknya, maka saatnya rakyat menyegel kantor Parpol besar yang telah merampas kedaulatan rakyat dan membubarkannya.
Demikian apa yang menjadi gagasan penulis yang merasakan bahwa demokrasi di NKRI sudah ada di tepi jurang, dan kita harus bersama-sama menyelamatkannya. Lihat saja penempatan ketua Pembina BPIP oleh Presiden Jokowi yang menempatkan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua Pembinanya. Juga ketua Badan Riset Indonesia (BRIS) yang juga diketuai Megawati, dan kita lihat hingga hari ini, tidak ada peran dan fungsinya. Seperti yang dikritik almarhum Prof. Azyumardi Azra  dalam tautan video berikut :
Salam demokrasi, saatnya rakyat ambil kendali.
