Dua Sisi Kebijakan Ahok Pimpin DKI Jakarta

[caption caption="Megapilitan.kompas.com"][/caption]Dua Sisi Kebijakan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta sangat terkenal dengan sikap tegas dan berani dalam memimpin Ibukota. Karakter seperti itu memang sangat dirindukan oleh masyarakat Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Beberapa kesuksesan sudah dibuktikan oleh Ahok semenjak menjabat gubernur, diantaranya:

1.      Bertambahnya jumlah jalan inspeksi dan normalisasi sungai.
2.      Sungai-sungai utama di Jakarta bersih dari tumpukan sampah.
3.      Penurunan tingkat anak-anak putus sekolah.    
4.      Relokasi warga bantaran kali ke rumah susun sederhana.
5.      Jaminan kesehatan bagi warga Jakarta.
6.      Penggusuran permukiman warga di Kalijodo.

Selain keberhasilan tersebut, masih banyak rencana dan proyek yang akan dilancarkan Ahok untuk membangun Jakarta dengan tatanan dan tampilan baru. Namun perlu dikaji dan dicermati kembali, wujud Jakarta beberapa tahun kedepan apakah berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya Pribumi? Bukti nyata semakin menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara warga Pribumi dan etnis China di wilayah Jakarta, yaitu:

1. Reklamasi dengan penggusuran Pasar Ikan di Luar Batang.
2. Bidang properti semakin dikuasai pengusaha asing (China), diantaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Agung Podomoro Land. Bahkan, Agung Podomoro Group melalui media online menyebarkan iklan properti sampai ke negara China.
3. Proyek pembangunan Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta mengindikasikan pada pelanggaran oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penerbitan izin reklamasi.
4. PT. Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) menguasai 3 pulau pembangunan reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro) menguasai 1 pulau.

Masyarakat harus lebih jeli menanggapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ahok, di satu sisi memang banyak keberhasilan yang sudah dicapai dan dinikmati oleh sebagian besar warga Ibukota. Namun, di sisi lain ada beberapa kebijakan yang dalam jangka panjang akan merugikan warga Pribumi. Terlebih proyek reklamasi 17 pulau, banyak pakar menilai reklamasi tersebut tidak memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Apa yang sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung juga sudah membuka peluang bagi pebisnis Asing China untuk menancapkan kekuatannya di Indonesia.

Proyek reklamasi beserta kebijakan Ahok ini menuai polemik karena dinilai ada tumpang tindih peraturan, alhasil untuk sementara reklamasi dihentikan karena pengembang belum memenuhi syarat untuk keluarnya rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Menko Maritim yang mengacu pada kepentingan rakyat, negara dan bisnis. Ini merupakan keputusan yang tepat mengingat pro kontra yang terjadi di masyarakat dan ada kecenderungan hanya untuk kepentingan etnis China, yaitu pengembang, pebisnis dan pembeli di wilayah Teluk Jakarta jika nanti terealisasi.

Pilihan pembangunan wajah baru wilayah ibukota ada di tangan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta. Begitu juga dengan nasib warga Pribumi, jangan sampai menjadi korban kebijakan pemimpin dan pemerintah daerah yang nyata-nyata belum tentu mengedepankan nasib warga Jakarta. Sudah sepatutnya jika pembangunan reklamasi harus tetap memfokuskan bagi kepentingan dan kesejahteraan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.