Mohon tunggu...
Christo Hoely
Christo Hoely Mohon Tunggu... Christopher Leopold Hoely

Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Analisis Kebijakan Pemerintah dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik

30 Juni 2020   18:39 Diperbarui: 30 Juni 2020   19:00 29 0 0 Mohon Tunggu...

Di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi pandemi global yang berdampak kepada hampir seluruh masyarakat dunia yaitu hadirnya Coronavirus Disease atau yang biasa disebut COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang tidak mudah untuk kita anggap sepele. 

Maka dari itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus ini hingga memberikan dampak positif sehingga terjadinya pengurangan dari penyebaran COVID-19. 

Kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan peraturan yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam aktivitas masyarakat. 

Adanya wacana tentang new normal yang berlatar belakang dengan tujuan untuk membuat masyarakat tetap beraktivitas dengan protocol kesehatan, agar kurva ekonomi dapat bergerak naik menghidupi kebutuhannya sehari -- hari.

Berlangsungnya pandemi COVID - 19 ini pemerintah juga mengeluarkan beberapa   program yang dianggap dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID - 19 dan mencegah terjadinya penambahan penyebaran COVID - 19. 

Dalam hal ini saya menggunakan Approaches to Policy Implementation Theory, dalam menggunakan teori pendekatan implementasi kebijakan, sebuah kebijakan memiliki pendekatannya masing - masing.  

Penggunaan model pendekatan tersebut dikembangkan oleh Brian W. Hoghwood dan Lewis A. Gunn. Yang dikenal dengan model The Top - Down Approach. Sedangkan untuk menganalisis konflik yang terjadi sebagai dampak dari implementasi kebijakan, menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf.

Top to Down yang dimaksud adalah hanya mengadopsi orang yang berada di pemerintahan yang lebih tinggi, jadi peraturan PSBB, bahkan adanya wacana new normal ini dibuat atas pertimbangan para menteri dan presiden yang berada di jajaran tinggi kepemerintahan. Kedua, sulit diterapkan dimana pun serta tidak ada satupun lembaga yang dominan terlibat. 

Dalam hal ini peraturan PSBB tidak dapat diterapkan di setiap daerah di Indonesia sehingga diberlakukannya pengkategorian wilayah, sementara new normal berbeda dengan PSBB yang akan diberlakukan di seluruh wilayah. Tidak ada lembaga yang dominan yang membahasnya, semua lembaga diwharapkan untuk bekerja sama dalam hal menanggulangi pandemi COVID - 19 ini. 

Ketiga, diharapkan adanya perubahan saat suatu kebijakan diterapkan. Tidak semua kebijakan ataupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah ini semuanya berjalan dengan baik, pasti ada faktor yang membuat peraturan tersebut berubah saat diterapkan di masyarakat ataupun di  beberapa wilayah tertentu.

Melalui teori konflik yang bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi sebagai dampak dari implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Teori konflik bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi masyarakat setelah adanya kebijakan yang sudah diterapkan di masyarakat. 

PSBB yang terjadi di masyarakat menimbulkan adanya permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah berdampak kepada UKM (Usaha Kecil Menengah) yang mulai gulung tikar karena sebagian dari sistem dagangnya adalah dengan bertatap muka. 

Terjadinya PHK pada pekerja dikarenakan toko ataupun UKM yang ada di Indonesia masih menggunakan tata cara yang  konvensional dalam arti semuanya menggunakan offline atau tatap muka. Jika pasar di Indonesia saat ini masih menggunakan teknologi konvensional tidak cepat-cepat beralih ke daring atau sistem online, maka pasar atau toko tersebut tidak dapat beradaptasi dengan situasi kondisi saat ini dan program PSBB yang diberlakukan pemerintah. 

Bukan karena barang yang diproduksi berbeda melainkan cara yang digunakan masih salah dan belum bisa beradaptasi dengan adanya situasi sekarang ini.

Kebijakan tentu tidak bisa menjanjikan selalu berdampak positif. Kebijakan yang dikeluarkan serta diterapkan oleh pemerintah tentu memiliki proses dan pertimbangan yang sangat matang. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN