Oleh karena itu, kebijakan Purbaya dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap hak otonomi. Dengan tidak menaikkan cukai, ia memberi ruang bagi masyarakat untuk membuat pilihan sendiri, tanpa ditekan oleh kebijakan fiskal yang bias moralitas.
Hak individu harus dijaga, bukan dikorbankan atas nama narasi kesehatan yang penuh kepentingan. Negara tidak boleh menjadi pengatur moral yang munafik, melainkan fasilitator yang adil bagi semua pilihan warga.
Purbaya Telah Membongkar Pola Kebijakan Munafik
Keputusan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan cukai rokok telah membuka tabir kemunafikan negara dalam isu kesehatan dan fiskal.Â
Selama ini, rokok dijadikan kambing hitam untuk menjustifikasi kebijakan fiskal, sementara kontribusi riilnya, baik dalam penerimaan negara maupun subsidi terhadap sistem kesehatan, sering diabaikan.Â
Narasi kesehatan yang digembar-gemborkan selama ini ternyata sarat bias, tebang pilih, dan sering kali hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu.
Klaim "merokok merugikan kesehatan" tidak bisa diterima secara mutlak. Tapi, sarat simplifikasi, bias produksi pengetahuan, dan penuh kepentingan ekonomi-politik.Â
Bahkan, ketika ditautkan dengan BPJS, tuduhan itu runtuh karena fakta menunjukkan bahwa cukai rokok secara signifikan melebihi defisit BPJS, dan bahwa beban kesehatan nasional adalah masalah sistemik, bukan tunggal pada rokok.
Purbaya telah membongkar wajah ganda negara: menikmati ratusan triliun dari cukai rokok sekaligus menyalahkan perokok atas nama kesehatan. Dengan menyatakan bahwa alasan kesehatan bisa ditempuh lewat jalur lain, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus terjebak dalam hipokrisi.Â
Kebijakan yang jujur dan adil harus dibangun di atas data yang komprehensif, bukan narasi yang dipaksakan.
Kini, tantangan bagi masyarakat adalah menjaga momentum ini. Publik harus kritis terhadap klaim-klaim kesehatan yang sarat kepentingan.Â
