Mohon tunggu...
Christopher lesmana
Christopher lesmana Mohon Tunggu... Blogger

Christopherlesmana97@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Catatan dari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin

24 Oktober 2020   00:10 Diperbarui: 24 Oktober 2020   00:53 34 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Catatan dari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin
images-2020-10-23t234910-267-5f930a48d541df5e8d59d664.jpeg

                                   Jokowi-Ma'ruf Amin

                          Sumber : harianjogja.com

    20 Oktober 2020 adalah sebuah tanggal yang menjadi penanda tepat setahun Jokowi-Ma'aruf memimpin bangsa ini setelah keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Setelah berhasil memenangi Pemilu 2019 melalui sebuah persaingan politik yang cukup panas dan melelahkan dengan banyaknya fitnah , berita hoax , dan permusuhan antar kedua kubu yang tak ada habisnya bahkan hampir saja berujung kerusuhan, keduanya resmi memimpin bangsa ini dimana Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden Indonesia untuk dua periode. 

   Terpilihnya Jokowi menjadi Presiden untuk kedua kalinya antara lain berkat gebrakan dan kebijakan pembangunan ekonomi serta infrastruktur yang banyak dilakukan selama periode pertama dari 2014 hingga 2019 terutama di daerah yang cukup "terlupakan" seperti di Papua, NTT, dan beberapa daerah lainya yang pada kepemimpinan Presiden sebelumnya sangat tertinggal dalam segi pembangunan ekonomi dan infrastruktur dan ditambah lagi, Jokowi terkenal sebagai sosok yang cukup merakyat dan sederhana serta sangat ramah dalam ucapan dan tindakan. Itulah yang membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia memilih untuk meletakan suaranya untuk Jokowi dibandingkan terhadap Capres oposisi Prabowo Subianto yang dianggap memiliki catatan kejahatan HAM serta dianggap sebagai dalang kerusuhan 1998 dan penculikan aktivis Reformasi meskipun hingga sekarang belum terbukti apakah Prabowo sebenarnya terlibat dalam semua peristiwa tersebut. 

  Untuk KH.Ma'aruf Amin, terpilihnya beliau sebagai Cawapres untuk mendampingi Jokowi sempat menimbulkan polemik dan perdebatan mengapa beliau dipilih untuk menjadi cawapres ? Terlebih usia beliau sudah sangat "sepuh". Selain itu, dalam pengaruh politik pun kiprah beliau tidak "segemilang" Jusuf Kalla yang sudah terpilih 2 kali menjadi Wapres pada era Jokowi dan SBY. Selain itu, KH.Ma'aruf Amin juga tidak memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi politik yang ulung layaknya Jusuf Kalla. Kemudian, belakangan diketahui melalui pernyataan Mahfud MD pada ILC pada 2018 silam, bahwa terpilihnya KH.Ma'aruf Amin sebagai Cawapres Jokowi ini tidak lepas dari sangat berharapnya kubu Jokowi untuk mendapatkan suara dan dukungan politik dari Nadhatul Ulama (NU) untuk terus berada di belakang dan mendukung Jokowi. Terlebih Jokowi juga harus berhadapan dengan pihak oposisi yang didukung oleh kubu "Islam Garis Keras" seperti FPI, PBNU dan PKS yang memiliki jumlah massa yang cukup besar di Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya "permainan" tersebut, itu hanyalah pihak Istana yang paham.

   Pada beberapa pekan sebelum Jokowi-Ma'aruf Amin dilantik, DPR dengan persetujuan Jokowi mengeluarkan UU kontroversial yaitu Revisi UU KPK dan RKHUP yang berhasil mengundang amarah rakyat dan puncaknya adalah Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan ormas lainya pada September 2018. Meski demikian, revisi UU KPK tetap disahkan. 

  Tepat satu hari setelah pelantikan Jokowi-Ma'aruf Amin, kabinet pemerintahan baru resmi diumukan dan disitulah banyak sekali kejutan pada daftar menteri yang diumumkan. Mulai dari banyaknya nama baru dan masih"muda" yang diangkat menjadi menteri seperti Wishnutama, Nadiem Makarim, Erick Thohir serta Edhie Prabowo. Serta yang paling mengejutkan adalah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) serta Kapolri Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selain itu Susi Pudjiastuti yang periode sebelumnya menjabat sebagai Menteri KKP dengan banyak gebrakan dan prestasinya tiba-tiba "dilengserkan" dan digantikan oleh Edhie Prabowo yang berasal dari partai Gerindra dan merupakan anak buah Prabowo Subianto. Terpilihnya menteri-menteri tersebut kemudian memunculkan sebuah persepsi dan slogan "Menteri titipan" dengan perjanjian akan pembagian kursi antara Jokowi dengan partai-partai koalisinya. Konotasi "titipan" itu semakin bertambah kencang ketika Puan Maharani , yang merupakan anak kandung dari Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua DPR periode 2019-2024.

   Selain itu, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pemindahan ibukota ke wilayah Kalimantan dimana proyek tersebut sudah dimulai dan menarik para investor dan arsitek untuk membantu pembangunan dan pengembangan calon ibukota baru tersebut. Pemindahan ibukota ini mendapat kecaman dari para aktivis lingkungan karena dianggap mampu membahayakan dan menghilangkan hutan Kalimantan sebagai paru-paru Indonesia. Terlebih terjadi suatu kebakaran besar di beberapa titik hutan di Kalimantan yang menimbulkan suatu konspirasi bahwa pembakaran itu disengaja untuk membuka lahan demi pengembangan calon ibukota baru.

  Tahun 2020 menjadi bukti betapa blundernya pemerintahan Jokowi dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Ketika negara-negara lain sudah bersiap siaga dan menutupi akses dari negara China pada awal Covid-19 berkembang, pemerintah Indonesia malah tidak mempersiapkan suatu skema untuk mencegah virus mematikan tersebut. Bahkan,Menteri Kesehatan,Dr.Terawan malah seperti meremehkan virus tersebut dan tidak menyiapkan kebutuhan medis yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Hasilnya adalah Covid-19 berkembang secara cepat hingga kini jumlah pasien positif hampir mendekati 400.000 pasien dan menjadi tertinggi di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, IMF juga mengatakan bahwa hutang Indonesia pada periode ini termasuk paling tertinggi.

  Selain itu menurut catatan Kontras melalui majalah Tempo, disebutkan bahwa Indonesia di jaman pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mengalami resesi demokrasi yang menjadi tanda dari rapor merah kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Tercatat sudah ada 157 kasus dimana aparat "menertibkan" jenis penyampaian kritik dan pendapat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa karena dianggap sebagai "hinaan" terhadap kepala negara dan pemerintahan. Selain itu, juga banyak sekali oknum pendukung pemerintah yang bergerak aktif di media sosial untuk menyerang dan mengancam siapapun yang mengkritik pemerintahan.

Berikut adalah ulasan mengenai satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ini tentu saja menjadi Pekerjaan besar untuk pemerintahan Jokowi-Ma'aruf agar secepatnya membereskan pekerjaan dan masalah penting di negara ini.

VIDEO PILIHAN