Pagar laut dibuat untuk mencegah pencurian ikan, tetapi nelayan kecil juga ikut terhambat.
Gas melon disubsidi untuk masyarakat miskin, tetapi mereka justru makin sulit mendapatkannya.
Lalu, di mana solusi yang berpihak pada rakyat?
Beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan:
Evaluasi Pagar Laut
- Kebijakan ini harus mempertimbangkan zonasi yang adil, agar nelayan tradisional tetap bisa mencari ikan di wilayah tangkap mereka.
- Alternatif lain adalah memperkuat pengawasan berbasis teknologi seperti drone dan satelit, sehingga tidak perlu membuat pagar yang berpotensi merugikan nelayan lokal.
Distribusi Gas Melon yang Lebih Fleksibel
- Alih-alih bergantung pada DTKS yang sering bermasalah, pemerintah bisa menerapkan kartu subsidi berbasis penghasilan, seperti yang digunakan dalam program bantuan tunai.
- Pengawasan bisa diperketat di tingkat agen dan pengecer, sehingga distribusi tetap terkontrol tanpa menyulitkan rakyat kecil.
Penutup: Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban Regulasi
Kebijakan publik seharusnya dibuat bukan hanya berdasarkan data makro dan angka di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial di lapangan.
Pagar laut mungkin bisa mengurangi pencurian ikan, tetapi jika nelayan lokal ikut kehilangan mata pencaharian, apakah ini benar-benar solusi yang baik?
Gas melon mungkin perlu distribusi yang lebih ketat, tetapi jika rakyat kecil semakin kesulitan mendapatkannya, apakah kebijakan ini benar-benar adil?
Sebagai negara maritim dan agraris, Indonesia seharusnya lebih berpihak pada nelayan dan masyarakat kecil. Regulasi harus dibuat dengan mempertimbangkan keadilan sosial, bukan sekadar efisiensi birokrasi.
