Tujuannya? Agar subsidi lebih tepat sasaran.
Sekilas, kebijakan ini masuk akal. Subsidi LPG 3 kg memang sering bocor, digunakan oleh masyarakat mampu dan pelaku usaha besar yang seharusnya tidak berhak. Data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa dari total 8 juta metrik ton LPG 3 kg yang disubsidi setiap tahun, sekitar 60% dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.
Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul dari kebijakan ini.
-
Tidak Semua Masyarakat Miskin Terdata di DTKS
Banyak keluarga miskin yang tidak masuk dalam database pemerintah. Artinya, mereka tidak bisa membeli gas subsidi meskipun berhak. Sistem Distribusi yang Tidak Siap
Proses verifikasi pembelian gas melon akan menggunakan aplikasi dan NIK. Persoalannya, tidak semua masyarakat—terutama di daerah pelosok—memiliki akses internet atau paham teknologi.Potensi Kenaikan Harga di Pasaran
Dengan sistem baru ini, stok gas melon di pangkalan akan dikontrol ketat, sementara permintaan tetap tinggi. Ini bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer.
Akibatnya? Rakyat kecil kembali menjadi korban.
Para pedagang kaki lima, warung nasi, penjual gorengan, dan rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada gas melon akan kesulitan memperoleh bahan bakar murah. Jika harga gas melon naik di pasar gelap, maka harga makanan dan kebutuhan sehari-hari juga ikut melambung.
Bukankah ini justru bertentangan dengan tujuan awal subsidi?
Ironi Regulasi: Rakyat yang Paling Menderita
Dua kebijakan ini memiliki pola yang sama: aturan dibuat dengan niat baik, tetapi implementasinya justru berisiko menyulitkan masyarakat kecil.
