Stop Politik Uang, Apa Pun Dalihnya (Respon Atas Tulisan Asep Rizal: Amplop Demokrasi...)

Menarik membaca tulisan saudara Asep Rizal dengan judul "Amplop Demokrasi Ala Indonesia, Akankah Akan Hilang?"

Menyadari bahwa untuk membangun demokrasi diperlukan diskusi, maka penulis bermaksud menanggapi beberapa poin dalam tulisan tersebut dalam rangka diskusi. Dan penulis juga paham bahwa yang disampaikan oleh saudara Asep Rizal merupakan potret realita di tengah masyarakat di seantero negeri jelang pemilu. Dan ini memprihatinkan, kalau tidak mau menyebutnya sebagai hal yang menyebalkan.

Setiap berlangsung ajang pemilihan (presiden, legislatif, kepala daerah, kepala desa, dll) selalu ramai dibicarakan soal money politic / politik uang yang tak kunjung habis di negeri ini, meski Undang-Undang telah mengancam dengan hukuman yang lumayan berat. Praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda, seperti disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan.

Bisa dibilang, bangsa ini tidak serius untuk sungguh-sungguh menghapus politik uang agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Kompromi dan sikap permisif terus saja berlangsung dengan berbagai dalih pembenaran. Padahal pembenaran ini justru akan menjadikan kontra produktif, bahkan merugikan di kemudian hari.

...mereka kini terlihat bingung ketika telah didera kebutuhan uang dalam menghidupkan gerakan pemenangan partainya, mengapa demikian? Karena hari ini ketika ingin menghadirkan warga dalam ruangan besar mesti punya cuan dulu, karena musik yang di stel tak akan terdengar dengungnya manakala tak terdengar bisikan "Ada Amplopnya" begitulah kenyataannya.

(Kalimat terakhir paragraf kedua, dari tulisan saudara Asep Rizal)

Pernyataan yang penulis kutip dari tulisan saudara Asep Rizal tersebut memang terjadi dimana-mana. Masyarakat seperti memperoleh kesempatan untuk menarget para caleg dan tim sukses apabila akan menghadirkan warga. Warga akan hadir ke perkumpulan bila diiming-imingi amplop plus bingkisan. Tidak cukup sekadar air minum dan camilan seperti umumnya yang dihidangkan dalam sebuah pertemuan tertentu.

 

Pada bagian lain disebutkan begini (paragraf tiga) :

...Ketika bertamu ke sebuah tempat, maka malu lah kalau tak menenteng wadah makanan untuk menghadirkan makanan. Maka caleg yang notabene orang asing di sebuah tempat (daerah pemilihan/dapil) harus bawa uang... maka naiflah caleg apabila hanya datang membawa pidato tentang wawasan kebangsaaan dan koar-koar akan kemajuan ekonomi kemajuan desa di sebuah kampung, misalnya.

Membawa buah tangan bila bertamu memang hal baik. Namun bukan berarti menjadi kewajiban. Dan, dalam konteks caleg hadir ke suatu tempat, suatu kampung, suatu desa, atau juga ke rumah-rumah warga, tidak ada kewajiban pula untuk membawa buah tangan, apalagi harus memberi uang / amplop.

Ada salah kaprah yang dibuat seolah menjadi suatu kebenaran di tengah masyarakat. Kesalahan pertama adalah mencampur-adukkan budaya keseharian dan kekerabatan dalam masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam pergulatan politik, yang diimbuhi dengan kepentingan terselubung untuk melegalkan politik uang. Kesalahan kedua adalah menempatkan posisi seorang caleg sebagai seorang yang lebih tahu soal kebangsaan dan kemajuan desa. Dimana seorang caleg yang mendatangi warga adalah untuk cuap-cuap, banyak bicara, dan menjadi si paling tahu masalah masyarakat dan kebangsaan.   

Padahal seharusnya kehadiran seorang calon legislatif ke tengah masyarakat di tempat daerah pemilihannya sebelum pemilu berlangsung memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama, tentu saja si caleg bermaksud memperkenalkan diri, andai caleg tersebut bukan orang yang cukup dikenal. Apalagi sebuah dapil memang cukup luas areanya. Kedua, menggali aspirasi. Ini yang seharusnya dilakukan seorang caleg, bukan berkoar-koar tentang program dan lain sebagainya. Apalagi menggurui soal kebangsaan. Bagaimana mungkin seorang caleg yang belum mengetahui apa aspirasi warga, belum mengetahui permasalahan warga, namun tiba-tiba datang membawa program, terlebih berkoar tentang kebangsaan atau kemajuan sebuah desa. Ini salah kaprah yang kerap terjadi. Jadi, kehadiran caleg di sebuah kampung atau daerah pemilihan itu yang pertama dilakukan harusnya adalah mendengarkan atau mencari tahu persoalan yang ada di tengah warga tersebut. Mendengarkan, bukan pidato yang terkadang tidak ada kaitannya dengan persoalan masyarakat. 

Setelah hadir ke tengah warga, menyapa dan mendengarkan persoalan, barulah seorang caleg menggodoknya dan menawarkan solusi apabila nanti ia terpilih menjadi anggota legislatif, bukan sebagai eksekutif.  Seyogyanya, seorang caleg juga telah memahami kapasitasnya, sehingga nantinya dapat menentukan pilihan di komisi apa ia akan duduk. Lagi-lagi, solusi yang ditawarkan juga harus sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, persoalan warga masyarakat jelas tidak akan selesai hanya dengan amplop dan sembako.