Lantas bagaimana Mendikbud memandang persoalan klasik ini?
Menurut saya percuma berganti-ganti menteri bila berbagai masalah yang sudah terjadi sejak lama tidak mampu dituntaskan. Sedangkan dosen merupakan salah satu ujung tombak berhasilnya program-program Kemendikbud (sebelumnya: Kemenristek Dikti).
Nadiem Makarim seyogyanya bersedia mewakafkan diri untuk menyelesaikan ini. Bila perlu Anda harus berani mencabut izin PTS bila yayasan pengelola tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi dosennya. Jangan takut tidak populer sebab melawan pemilik modal.
Banyak dosen PTS yang hingga saat ini masih terzalimi berharap semoga Mendikbud sempat membaca tulisan sederhana ini dan merespon dengan kebijakan yang tepat.
Walaupun memang sudah ada perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap dosen PTS dalam hal sertifikasi. Tetapi untuk lulus itupun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi dosen yang belum masuk pada kategori eligible (D1).
Sementara untuk memenuhi syarat eligible dosen harus bekerja keras memenuhi seluruh kewajiban tri dharma perguruan tinggi yang sangat menyita waktu. Sedangkan disisi lain mereka tidak mendapatkan perhatian dari yayasan dalam aspek kesejahteraan. Bahkan dapat ancaman pula atau akan dipersulit untuk mengurus jabatan fungsional dosen bila mereka protes atau mengkritisi pimpinan. Celaka bukan?
Jadi kepada Bapak Mendikbud tolong dong perhatikan isu ini dengan hati dan pikiran yang jernih. Berpihak jugalah pada dosen-dosen PTS. Buatlah mereka juga merdeka sebagaimana dosen PNS dan bukan hanya kampus saja yang mau dibikin merdeka. (*)
