Seolah tak lepas dari kritik serta pro dan kontra, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung nyatanya juga memantik perdebatan antara Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 M Said Didu, dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinuligga. Kedua sosok yang selama ini dikenal berseberangan itu pun terlibat twitwar. Setidaknya terlihat dalam sejumlah cuitan yang 'berbalas pantun' pada hari Minggu 4 Desember 2022 lalu.
"Demi China, apapun dilakukan. Sekalian aja Tol Jakarta - Bandung ditutup," cuit Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Tak berselang lama, cuitan Said Didu tersebut kemudian dibalas Arya Sinulingga lewat akun pribadinya @AryaSinulingga. Menurutnya, sah-sah saja mengkanibal Argo Parahyangan selama itu demi kepentingan rakyat. Dari sisi bisnis, hal itu juga sudah lazim terjadi.
"Orang tua @msaid_didu, anda kan ex-sesmen BUMN ya, pasti ngerti bisnis, ketika produk kita saling kanibal apa yg anda lakukan ? Kecuali dulu anda jd Sesmen bukan krn pengetahuan bisnis anda bagus tapi krn punya backing," tulis Arya Sinulingga yang juga mantan relawan Presiden Jokowi di Pilpres 2019.
Perdebatan dua tokoh tersebut, kemudian melebar ke luar konteks rencana menghapus KA Argo Parahyangan. Arya Sinulingga menilai Said Didu kerap bersikap anti-China, ia kemudian menyinggung kasus kerugian BUMN Merpati Airline lantaran membeli pesawat dari China, di mana Said Didu juga menjadi salah satu pembuat kebijakan di Kementerian BUMN kala itu.
"Mantappp ini org tua @msaid_didu, makanya dulu merpati beli pesawat china ya....," balas Arya Sinulingga. "Jadi ingat saya...Merpati beli pesawat China kenapa tuh bung...ayolah jujur..anda kan Komutnya pada saat itu," tulis Arya.
Ah, kalau sudah ad hominem seperti itu, adu argumen menjadi tidak menarik.
Tapi jika bicara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan kerja sama dengan China---setelah sebelumnya gagal bekerja sama lebih lanjut dengan Jepang---proyek ini semula ditargetkan rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023 alias mundur 4 tahun. Kemunduran durasi ini pun membwa konsekuensi biaya konstruksi, yang membengkak drastis atau mengalami cost overrun hingga Rp 21 triliun.
Setelah menghitung cost overrun, total investasi kereta cepat diperkirakan antara Rp 114,24 triliun sampai Rp 118 triliun. Dalam hal ini, China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia melalui APBN turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Adapun hingga saat ini, total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB yakni Rp 7,3 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo beberapa waktu lalu mengatakan, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan. Dia mencontohkan, salah satu kesalahan pihak China dalam proposalnya, yakni tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.
Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit. Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah yang padahal sangat krusial di Indonesia, hingga pemindahan utilitas listrik dan gas.
Sejumlah indikaktor itu pun tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal. Kartika mengatakan, sejumlah biaya yang tak masuk di awal itu pun sudah isepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek.. Sementara beberapa penyebab pembengkakan biaya lainnya terjadi di luar dugaan selama proses konstruksi seperti kerumitan kondisi geologi dalam pembuatan terowongan (tunnel), indisen kecelakaan, tiang pilar yang dirobohkan dan terpaksa dibangun ulang, hingga pencurian besi proyek.
Nah, dengan sejumlah sentimen negatif yang mengiringi, mengapa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap dilanjutkan meski dengan konsekuensi baru akan balik modal dalam 38 tahun setelah mulai beroperasi pada 2023 mendatang?
Selain karena sudah terikat kontrak dengan China, dalam sudut pandang yang lain, ahli planologi dari University of Oxford Bent Flyvjberg menyatakan bahwa dalam konteks negara sebagai perencana suatu proyek, maka negara seringkali terlalu fokus pada ambisi-ambisi lain yang dapat menimbulkan prestise ketimbang merencanakan proyek tersebut dengan matang dari sisi policy planning, ekonomi dan lain-lain.
Jika Presiden Soekarno mewariskan proyek infrastruktur Gelora Bung Karno, Presiden Soeharto mewariskan Jalan Tol Jagorawi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan Jembatan Suramadu, tentunya wajar jika Presiden Joko Widodo ingin ada sebuah legacy dari masa jabatannya yang panjang.
Ya, proyek kereta cepatlah yang nanti akan dikenang sebagai warisan dari Presiden Joko Widodo jika melihat tahun rencana peresmiannya. Berbeda dengan IKN, yang pembangunannya akan dilanjutkan oleh presiden sesudah Jokowi.
Hal inilah yang membuat pemerintah cenderung optimis melaksanakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, tanpa mempertimbangkan secara matang terkait perencanaan teknis.
Ibarat nasi sudah menjadi bubur, semua kini sudah terjadi dan tak mungkin lagi melangkah mundur. Tinggal kita lihat apakah peresmian dan mulai beroperasinya kereta cepat akan sesuai dengan target, termasuk minat penumpang dalam menggunakan moda transportasi ini.
Dan bicara soal kereta cepat, tentu tidak semuanya negatif. Sisi positifnya tentu juga ada.
Ya, kereta cepat bisa dikatakan sebagai moda transportasi masa depan Indonesia. Ia menggunakan sumber energi non fosil, yakni listrik. Ini notabene sejalan dengan pengembangan energi terbarukan di Tanah Air.
Akan tetapi, dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang perlu menjadi perhatian khusus, adalah dengan molornya pengerjaan plus melambungnya pembiayaan kereta cepat, diharapkan Indonesia tidak masuk ke dalam jebakan utang (debt trap) China yang telah dialami sejumlah negara dengan konsekuensi kurang menyenangkan.
