Demikian pula perusahaan-perusahaan perkebunan baik Sawit maupun tebu untuk produksi gula, saya mencatat perusahaan perkebunan di wilayah Sumatera seperti PT. Adi Tarwan dan Eka Jaya di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan juga melakukan pelanggaran hak buruh melakukan PHK kepada para buruh yang menuntut pembayaran upah lembur yang tidak di bayarkan pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2019 ini.Â
Masih di lokasi yang sama PT. Sawit Mas Sejahtera sebuah perusahaan perkebunan sawit dari Sinarmas Group juga melakukan PHK berantai kepada pimpinan serikat buruh Independen, bahkan Fauzi Azwar ketua SBPKS-GSBI PT. SMS di PHK sepihak dengan alasan karena ikut menandatangi petisi kepada presiden dan presiden Uni Eropa agar memperbaiki situasi buruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Itu adalah gambaran situasi perburuhan di Indonesia menjelang akhir periode Kabinet Indonesia Kerja dimana Hanif Dakhiri menjadi menakernya.
Tidak terpilihnya Hanif Dakhiri sebagai anggota DPR pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 ini bisa jadi adalah bukti bahwa buruh Indonesia tidak merasakan kehadiran menaker pada persoalan mereka, padahal daerah pemilihan yang di pilih Hanif adalah Kota Bekasi hingga kota Depok dimana kedua wilayah tersebut adalah basis pemukiman buruh.
Dari ujung timur tanah Papua PHK sepihak kepada 8.300 buruh PT. Freeport Indonesia yang hingga hari ini belum terselesaikan adalah juga hutang yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya menaker.
Masih ada waktu bagi menaker beberapa bulan lagi seandainya tidak menjadi menaker lagi untuk menunjukan keberpihakanya kepada klas buruh Indonesia, janganlah terus bersembunyi di dalam retorika keterbatasan dana dan tenaga karena setidaknya ada yang baik dan bisa dilakukan dengan kondisi kongret dalam keterbatasan tersebut.
Sisa waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan kedepan memang tidaklah cukup banyak untuk merubah semuanya tapi waktu 3 (tiga) bulan tersebut bisa jadi cukup banyak jika mau membuat sedikit saja kemajuan.
Penulis:
Ismet Inoni
Salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia
