Selanjutnya, sesuai berita yang berjudul "Apdesi Mengaku Tegur Budiman Sudjatmiko Karena Lempar Bola Panas ke Jokowi soal Masa Jabatan Kades", Budiman menuturkan, perpanjangan masa jabatan Kades merupakan salah satu poin tuntutan dari 1.500 kepala desa yang berunjuk rasa.
Tak berhenti disitu. Beberapa partai politik dinilai memanfaatkan isu ini. Praktik dagang dan dagelan politik dilakukan. Saling memanfaatkan keadaan, saling merebut perhatian rakyat. Tentu karena kepentingannya adalah Pemilu 2024. Itu artinya, cara politisasi tengah dilakukan.
Di lain sisi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menyebut, partai politik "menggoda" para Kades dengan perpanjangan masa jabatan untuk menarik empati mereka jelang Pemilu 2024. Hal tersebut diutarakan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Asri Anas.
Para kades yang turun di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan tergoda dengan tawaran partai politik. PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa disinyalir menggoda, menompleng isu ini. Akhirnya, makin viral dan menjadi framing pemberitaan media massa.
Tentu dengan kompensasi tertentu. Tidak gratis, tidak bebas nilai. Berbagai kondisi ikut memberi pengaruh atas perjuangan 1000-an Kepala Desa ini, hal ini mengharuskan pemerintah perlu menimbang secara matang. Jangan terburu-buru menyetujui apa yang diminta terkait penambahan masa periode jabatan Kepala Desa tersebut.
JANGAN BIARKAN KORUPSI MEKAR DARI DESA
Pemerintah pusat mesti lebih selektif lagi. Dimana pembangunan harus berjalan berkelanjutan, tapi perimbangan juga wajib dilakukan. Antara realisasi program, evaluasi, dan pengawasan ekstra guna memastikan program pemerintah berjalan secara baik di Desa merupakan bagian penting.
Jangan sampai ADD menjadi malapetaka bagi pemerintah Desa. Membuat stakeholder di Desa bertengkar. Padahal, yang diharapkan Presiden Jokowi ialah proses pembangunan berjalan dengan efektif. Rakyat dapat menikmati pembangunan secara adil dan merata.
Ketika lengah, lalu pemerintah (Presiden dan DPR) menyepakati penambahan masa jabatan Kepala Desa tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya. Hal itu akan menambah masalah di Desa. Dapat diprediksi, penambahan masa jabatan Kepala Desa akan membuat kompetisi Pilkades makin memanas.
Politisi dari tiap partai politik akan turun merebut kekuatan di Desa. Alhasil, rakyat yang harusnya dibiarkan merayakan demokrasi dengan kesantunannya, akan tercoreng dengan politik uang. Kecurangan dan upaya menghalalkan segala cara akan terjadi. Cita-cita kesejahteraan makin jauh dirasakan rakyat.
Itu sebabnya, wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun per satu periode segera dihentikan. Layak ditolak usulan tersebut. Lagian, apa yang disuarakan itu tidak urgen untuk pembangunan di Desa.Â
