Tingginya kasus korupsi Dana Desa membuat prihatin sekaligus mempertegas korupsi di negara ini sudah menjadi budaya.
Kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seolah tidak memandang tempat, dari pejabat setingkat menteri sampai Kepala Desa terkena penyakit korupsi yang sudah begitu parah.
Apakah sudah tidak ada lagi orang jujur di negeri ini? Atau memang sistem yang terjadi dalam lingkaran birokrasi di negeri ini memaksa pejabat untuk korupsi?
Tujuan awal dari dikucurkannya Dana Desa untuk membangun Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Faktanya di lapangan pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal dari Dana Desa itu sendiri.
Dana Desa saat ini menjadi primadona untuk diperebutkan pengelolaannya oleh masyarakat Desa, yang pada akhirnya berbondong-bondong mencalonkan diri untuk menjadi kepala Desa.
Calon kepala Desa, begitu banyak yang tergiur untuk mengelola Dana Desa yang bernilai ratusan juta. Akhirnya menghalalkan segala cara agar terpilih menjadi Kepala Desa.
Membeli suara masyarakat menjadi cara instan yang dilakukan para calon Kepala Desa untuk meraih jabatan sebagai Kepala Desa.
Dampaknya para masyarakat memilih bukan karena kemampuan dan kualitas dari Calon Kepala Desa namun lebih cenderung kepada siapa yang berani membayar lebih besar.
Lantas bagaimana seharusnya permasalahan ini disikapi agar pengelolaan Dana Desa sesuai dengan yang diharapkan dan jauh dari korupsi.
1. Berikan Syarat Ketat Calon Kepala Desa
Sebaiknya setiap masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa harus betul-betul di beri syarat yang ketat.
Kriteria yang harus dipenuhi sebagai calon kepala desa syarat yang paling utama adalah Taat beragama.
Hendaknya setiap calon kepala desa orang yang taat beragama. Apapun agamanya harus taat beragama. Hal ini diharapkan jika seseorang sudah takut kepada Tuhannya maka dia tidak akan berbuat yang macam-macam dalam menjalankan amanah yang diberikan.
Seorang pemimpin yang merasa diawasi Tuhan akan selalu berbuat terbaik dalam menjalan amanah yang diberikan kepadanya.
Syarat selanjutnya memiliki pendidikan minimal SMA sederajat yang betul-betul pernah sekolah, bukan yang membeli izajah.
Kepala Desa yang memiliki pendidikan minimal SMA sederajat diharapkan kemampuan mengelola keuangan bisa sedikit memahami.
Kepala Desa minimal faham Bagaimana menulis sebuah pembukuan uang masuk dan keluar dengan baik.
Selanjutnya memahami aspek hukum dalam artian mampu membaca setiap petunjuk teknis yang diberikan dalam pengelolaan Dana Desa nantinya.
2. Tidak Ada Money Politik Dalam Pilkades
Sudah menjadi rahasia umum setiap pemilihan Kepala Desa terjadi money politik atau memberikan uang kepada calon pemilih agar saat menentukan pilihan mau memilih orang yang membayarnya.
Hal ini sangat berdampak buruk jika terjadi. Akan terjadi bisnis jual beli suara dampaknya setelah terpilih kepala Desa yang membayar setiap suara akan berupaya mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan saat pemilihan.
Dana Desa akan menjadi lahan yang akan dijadikan tempat mencari uang untuk  mengembalikan uang keluar saat pemilihan.
***
Itulah tadi 2 cara terbaik untuk mengatasi korupsi Dana Desa.
Mengatasi korupsi Dana Desa memang akan memiliki berbagai rintangan. Secara lokasi Desa yang jauh dari pemerintahan pusat akan sulit untuk di awasi dalam mengelola keuangan.
Namun tidak ada yang tidak mungkin jika semua pihak terlibat ingin menghapus korupsi di negeri ini maka suatu saat akan terjadi. Indonesia sejahtera yang bebas dari korupsi
