Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Presidential Threshold bukan hanya soal teknis elektoral, melainkan sebuah ledakan konstitusional yang membuka celah bagi lebih banyak figur dan poros politik di 2029. Di tengah gelombang itu, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia justru memainkan kartu rekonsiliasi nasional, bukan sekadar untuk memadamkan konflik pasca-pilpres, tapi untuk mengonsolidasi lanskap kekuasaan sejak dini.
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto adalah pesan simbolik sekaligus strategis. Dua tokoh dari dua blok oposisi yang dulu bersilang narasi kini didekap dalam narasi besar: "Merajut Persaudaraan Anak Bangsa". Tapi dalam politik, narasi persaudaraan tidak pernah steril dari kalkulasi kuasa.
Saat Presidential Threshold dipangkas atau bahkan dihapus, peta koalisi akan lebih cair, peluang poros alternatif terbuka lebar. Prabowo membaca arah angin ini dengan akurat. Ia tahu bahwa untuk mengamankan arah politiknya di 2029---entah untuk suksesi, kesinambungan, atau stabilitas---ia harus memulai dari sekarang, membuka kanal dialog dengan mantan lawan dan meredakan potensi resistensi.
Dengan kata lain, putusan MK merombak lanskap peraturan, sementara manuver Prabowo merombak lanskap emosional dan psikologis elite. Ia mendamaikan aktor-aktor yang sebelumnya berseberangan, sekaligus membentuk "common ground" yang mungkin jadi cikal bakal aliansi politik baru di masa depan.
2025 adalah awal dari babak baru, era di mana hukum dan rekonsiliasi menjadi dua ujung tombak konsolidasi kekuasaan.
Dalam politik, menghadapi lawan ada 3 cara:
Tenggelamkan --- buat ia tak relevan.
Hadirkan lawan tanding seimbang --- bagi suaranya.
-
Rangkul --- ubah ancaman jadi sekutu.
Prabowo memilih cara ketiga. Tapi itu bukan kelembutan---itu kecerdikan. Ia tak sedang melemah, ia sedang memetakan ulang kekuasaan dan Membungkus oposisi dengan pelukan, agar tak bisa lagi menyerang dari luar.Â
2029 dimulai sekarang. Yang tidak ikut menari, akan tersingkir dari panggung.
