Ranah Perdata: Saat terjadi sengketa mengenai wanprestasi, jumlah utang, denda, dan pelaksanaan perjanjian. Penyelesaiannya adalah negosiasi, mediasi, atau gugatan perdata di pengadilan.
 Ranah Pidana: Saat terjadi tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik oleh kreditur maupun debitur.
 Â
Kreditur: Melakukan perampasan, intimidasi, atau penarikan paksa ilegal.
 Â
Debitur: Mengalihkan objek fidusia tanpa izin.
Kebingungan ini sering dimanfaatkan. Leasing menakut-nakuti dengan laporan pidana penggelapan, sementara debitur yang unitnya dirampas seringkali tidak tahu bahwa ia bisa melaporkan balik atas dasar perampasan.
Jika Anda, sebagai debitur, terlibat dalam sengketa fidusia, jangan panik. Lakukan langkah-langkah terukur berikut:
Tetap Kooperatif dan Komunikatif: Jika mulai kesulitan membayar, segera datangi pihak leasing. Ajukan permohonan restrukturisasi kredit (perpanjangan tenor, penurunan angsuran) secara tertulis. Ini menunjukkan itikad baik Anda.
Â
Pahami Hak Anda saat Penagihan: Anda berhak ditagih secara sopan. Jika ada debt collector datang, mintalah untuk menunjukkan:
  * Kartu identitas resmi.
  * Sertifikat profesi penagihan.
  * Surat kuasa dari perusahaan leasing.
  * Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia.
 * Tolak Penarikan Paksa di Jalan: Jika ada pihak yang hendak menarik unit Anda tanpa kesepakatan sukarela, tolak dengan tegas namun sopan. Sampaikan bahwa jika eksekusi akan dipaksakan, harus melalui putusan sita dari pengadilan. Jika perlu, rekam kejadian tersebut sebagai bukti dan segera cari tempat yang ramai atau kantor polisi terdekat.
Â
 Jika Terjadi Penarikan Ilegal:
Buat Laporan Polisi: Segera laporkan tindakan tersebut ke kantor polisi terdekat atas dugaan tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP). Sertakan bukti-bukti seperti video, foto, dan saksi.
Gugatan Perdata: Ajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap perusahaan leasing ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi materiil dan imateriil.
Gunakan Lembaga Alternatif: Anda bisa mengadukan sengketa ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mediasi.
Fidusia bukanlah hukum rimba. Ia diatur oleh seperangkat aturan yang jelas, yang sayangnya sering dilanggar karena ketidakseimbangan kuasa dan pengetahuan. Kreditur tidak boleh bertindak sebagai eksekutor liar, dan debitur tidak boleh mengkhianati kepercayaan dengan menggelapkan agunan.
