YouTube adalah platform berbagi video oleh para penggunanya (video sharing platform). YouTube tidak memproduksi sendiri konten video yang ditayangkan di platform mereka. Pertanggung jawaban isi konten terutama berada pada pihak Youtuber.Â
Memang benar, YouTube sebagai penyedia platform juga bertanggungjawab, misalnya dengan mengadakan moderasi terkait konten yang dilarang dan batas usia penonton konten tertentu.
Masalahnya, sangat sulit memaksa platform seperti YouTube yang penggunanya dari aneka negara dan budaya untuk mematuhi satu paham tunggal, juga terkait moralitas.
Akan seperti apa penapisan yang dilakukan pemerintah RI seandainya YouTube harus tunduk pada UU Penyiaran? Sangat rumit. Perlu berapa ribu pekerja untuk mengawasi konten mana di YouTube yang layak tayang di Indonesia dan mana yang tidak?
Situs Kominfo saja perlu waktu satu dua hari untuk memproses satu aduan konten. Bayangkan bagaimana mungkin menapis konten YouTube?
Menurut laman statista.com, pada Mei 2019, lebih dari 500 jam video diunggah ke YouTube setiap menit. Ini sama dengan sekitar 30.000 jam konten baru diunggah per jam. Mau menyensor YouTube tanpa harus memblokir total? Boleh saja, tapi ini tugas raksasa. Siapa yang sanggup?
Cara paling keras mungkin adalah cara pemerintah Tiongkok yang memblokir YouTube dan banyak platform "barat". Apakah Indonesia akan menempuh langkah serupa? Nyaris mustahil di era demokrasi dan keterbukaan informasi ini.
Ketiga, konten yang bermutu apakah sudah selalu disediakan RCTI dan iNews?
Pertanyaan ini sila dijawab oleh pembaca artikel ini dan pihak terkait. Saya hanya mencatat beberapa judul artikel berita yang bisa diklik sendiri:
KPI Tegur Dahsyat RCTI ; KPI Tegur Tom and Jerry di RCTI
KPI Tegur RCTI Siarkan Adegan Salat Keliru ; KPI Tegur RCTI Siarkan Langsung Persalinan Ashanty
KPI Tegur iNews yang Tampilkan Adegan Kerasukan ; KPI Tegur iNews karena Tidak Samarkan Wajah Korban Kejahatan Seksual
Tentu saya sebagai warga bermaksud baik, yakni agar RCTI dan iNews memperbaiki mutu dan standar siarannya.
