![[fiksi]: Pasir yang Tak Terinjak](https://assets-a1.kompasiana.com/statics/2019_kompasiana/desktop/images/headline-blank-vsmall.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
"Demokrasi Pancasila bukanlah sekadar suara terbanyak, melainkan suara yang bermartabat. Ia menuntut kita untuk berbicara dengan hati, bermusyawarah dengan akal, dan bertindak dengan nurani." — Soekarno (dalam semangat dan tafsir kebangsaan).
Dalam sepekan terakhir, demonstrasi rakyat di berbagai ruas jalan Jakarta. Mahasiswa, pekerja ojek online (ojol), dan beragam elemen masyarakat bersatu menyuarakan tuntutan pembubaran DPR, menyusul kenaikan tunjangan perumahan, tunjangan pulsa, serta tunjangan lainnya yang nilainya fantastis.
Gaya hidup hedonis dan aksi pamer (fleksing) sejumlah wakil rakyat di Senayan, yang berjoget-joget di tengah kesulitan masyarakat yang mereka wakili di kursi DPR, memicu kemarahan publik. Di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tingginya angka pengangguran, serta buruknya komunikasi beberapa oknum politisi, kecemburuan sosial pun muncul sebagai residu kekecewaan yang terus menumpuk.
Seorang pengamat budaya, Hikmat Darmawan, menilai aksi joget tersebut sebagai bentuk politik populis yang semakin menjauh dari realitas sosial. Ia menyebut para anggota DPR sebagai "tone deaf" —tidak peka terhadap situasi ekonomi rakyat.
Dalam kajian sosiologis di Kompasiana, aksi joget ini dianggap menurunkan wibawa institusi politik. Ruang sidang DPR adalah "front stage" yang seharusnya dijaga kesakralannya.Â
**
Makna Demonstrasi dalam Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila menekankan lima prinsip utama yang harus menjadi landasan setiap bentuk partisipasi politik, termasuk demonstrasi:
1. Ketuhanan yang Maha Esa: Menuntut bahwa setiap tindakan, termasuk protes, dilakukan dengan etika dan kesadaran spiritual.
2. Kemanuasian yang ADil dan Beradab: Menolak kekerasan, penjarahan, dan tindakan yang merugikan sesama manusia.
3. Persatuan Indonesia: Demonstrasi seharusnya memperkuat solidaritas, buka memecah belah masyarakat.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: Menekankan dialog, musyawarah, dan penyampaian aspirasi secara damai.
