Halte Transjakarta Jadi Pangkalan Ojek Online, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi infrastruktur yang permanen disertai dengan penegakan aturan yang konsisten.

Argumen pertama berkaitan dengan keadilan akses terhadap ruang publik. Halte Transjakarta adalah fasilitas publik yang dibiayai oleh pajak masyarakat untuk kepentingan penumpang bus.

Ketika halte diokupasi oleh pengemudi ojol dan pedagang asongan, terjadi privatisasi tidak langsung atas ruang publik untuk kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Penumpang Transjakarta yang membayar tiket dan pajak kehilangan haknya untuk mendapat fasilitas yang nyaman. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus diakhiri.

Argumen kedua menyangkut efektivitas pendekatan penertiban. Data lapangan menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak bertahan lama.

Setelah petugas pergi, pengemudi ojol kembali menduduki halte. Ini terjadi karena penertiban tidak disertai dengan penyediaan alternatif.

Pengemudi ojol membutuhkan tempat untuk menunggu orderan dan menjemput penumpang. Kalau tidak ada fasilitas yang disediakan, mereka akan kembali ke halte karena itulah satu-satunya tempat yang strategis dan teduh.

Pendekatan yang hanya mengandalkan represi tanpa solusi struktural adalah pendekatan yang sia-sia dan membuang-buang sumber daya.

Argumen ketiga berkaitan dengan perlunya integrasi moda transportasi. Terminal Kalideres di Jakarta Barat telah memiliki fasilitas shelter drop-off untuk ojek online sejak 2018, yang bertujuan untuk antar jemput penumpang sekaligus mengantisipasi agar tidak ada ojol yang mangkal di sembarang tempat.

Model ini terbukti efektif. Begitu juga di Stasiun Depok Baru yang sejak Februari 2018 memiliki shelter ojek online di sisi barat stasiun, sebagai tempat bertemunya pengemudi dan penumpang (Kompas.com).

Bahkan, di Stasiun Manggarai, pada 2021 Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan akan membuat shelter ojek online untuk menjaga lalu lintas tidak macet (Detik.com).