Integrasi sistem transportasi dengan lokasi hunian PPKS akan meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi kelompok ini. Subsidi transportasi khusus dapat menjadi bagian dari paket pemberdayaan yang komprehensif.
Mekanisme koordinasi lintas instansi harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.
Data PPKS yang dikelola bersama akan memungkinkan setiap instansi untuk merencanakan program-program yang sinergis dan menghindari duplikasi atau gap dalam pelayanan.
Platform digital terintegrasi dapat menjadi solusi untuk manajemen data dan koordinasi program yang lebih efisien.
Kesimpulan
Penanganan PPKS atau kaum marginal di wilayah Jakarta memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan holistik yang berkelanjutan.
Tiga pilar utama yang harus dikuatkan meliputi reformasi sistem rehabilitasi dengan integrasi pemberian modal usaha, pengembangan program hunian layak yang dapat diakses di seluruh wilayah Jakarta, dan koordinasi lintas instansi yang efektif untuk memastikan sinergi program.
Kehadiran negara melalui program rusun khusus PPKS harus diperluas dan diperkuat sebagai manifestasi komitmen terhadap keadilan sosial.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Jakarta berpotensi menjadi model kota yang berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan urban dan menciptakan inklusivitas sosial yang bermakna bagi seluruh warganya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
