Bali - Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)  selaku pembina teknis Balai Harta Peninggalan (BHP), mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas pelaporan pelaksanaan tugas BHP.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja BHP yang ada di 5 wilayah di Indonesia sebagai instansi yang memberikan layanan jasa hukum di bidang harta peninggalan.
"Tantangan tugas BHP ke depan akan semakin kompleks sehingga diperlukan langkah strategis dalam mempublikasikan informasi dan mendekatkan layanan BHP kepada masyarakat," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar saat membuka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, di Bali (06/12/22).
Cahyo mengatakan, di tengah mayoritas layanan Ditjen AHU yang dilakukan secara online, nyatanya masih ada layanan BHP yang dilakukan secara manual. Sedangkan layanan publik berbasis online dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.
"Untuk itu, rapat kerja kali ini harus  dapat dioptimalkan guna mengkaji potensi layanan BHP yang paling memungkinkan untuk dilakukan secara online, ataupun dapat dikombinasikan secara hybrid misalnya untuk layanan yang masih memerlukan prosesi penghadapan dan penyumpahan," ujarnya.
Dirjen AHU menuturkan, di samping peran BHP sebagai Kurator Negara dalam proses kepailitan juga tidak kalah penting.Â
BHP harus mampu berkompetisi dengan Kurator lainnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tapi masih mendapatkan adanya keluhan atau pengaduan atas kinerja kurator yang tidak profesional bahkan beberapa di antaranya dilayangkan kepada BHP selaku kurator negara.
"Oleh karena itu, saya ingatkan selaku kurator negara di BHP agar bekerja dengan profesional, penuh integritas dan didukung kompetensi teknis yang memadai," tegasnya.
Cahyo juga mengajak kepada seluruh jajaran BHP dan Kurator Negara untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Hakim Pengawas dan seluruh pihak baik  Debitor maupun Kreditor, serta pihak ketiga beritikad baik.
"Ikuti dan cermati setiap perkembangan situasi terkini terkait rezim hukum kepailitan baik di Indonesia maupun internasional termasuk perubahan undang-undang kepailitan dan PKPU yang saat ini tengah disusun," ucapnya.
