Yang kami hormati dan cintai, Bapak Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Jakarta.
Dalam "Surat Tertutup" kepada Bapak Presiden sebelum tanggal  26 Juli 2022, Hari Tragedi Kemanusiaan Bulungan itu, tiba di tangan Bapak atau tidak, atau belum, kami Warga Gunung Seriang, Bulungan, diwakili Perhimpunan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAM, Tomang, Jakarta, telah menyampaikan keprihatinan yang dalam atas absensi mediasi Pemkab Bulungan maupun Pemprov Kalimantan Utara, terhadap situasi yang dihadapi Masyarakat di Gunung Suriang yang "mempertahankan" argumen (hukum) di satu sisi berhadapan dengan (argumen hukum) institusi TNI-AD di pihak lain,  masing-masing atas sebidang  lahan kurang lebih 6,9 hektar. Ironis sekali jika ditempatkan dalam konteks Sembilan argumen di bawah.Â
Selain Kantor Hukum BAM, sejumlah elemen masyarakat lokal turut mengupayakan mediasi dan membangun dialog antara komunitas Gunung Seriang dan institusi TNI di pihak lain. Absensi pemerintah untuk memediasi ketegangan  mempertahankan argumen (hokum) kepemilikan masing-masing pihak, berpuncak pada pengusiran paksa terhadap warga Gunung Seriang, berikut pengrusakan aset warga Gunung Seriang tanggal 26 Juli  2022. Penghancuran rumah ibadah kelompok tertentu, tanggal 30 Juli 2022 hanya anti klimaks dari Tragedi kemanusiaan itu.
Saking dianggap teramat kecilnya Tragedi Kemanusiaan itu, komunitas dominasi campuran Minahasa-Dayak-Jawa itu, sehingga  tidak dianggap penting dan luput, tepatnya, diluputkan dan dinihilkan dalam pemberitaan. tragedi kemanusiaan yang mereka alami.
Menurut hemat kami, jika Tragedi Kemanusiaan Bulungan dibiarkan dan (apalagi) seolah dibenarkan, maka dapat menjadi preseden buruk terhadap Sistem Hukum dan ketatanegaraan yang dianut negara RI kita.
Yang kami Cintai dan banggakanBapak Presiden Jokowi,
Kami mengemukakan Sembilan Argumen berikut ini, yang  telah menjadi alasan  Kantor BAM, dan elemen masyarakat Adat Dayak, sebagai bentuk keperdulian kepada Tragedi Kemanusiaan yang dialami Komunitas Gunung Seriang.
Pertama, dasar terdepan dan utama, negara kita adalah negara berdasarkan hukum(rechtstaat), bukan machtstaat (berdasar kekuasaan). Silang sengketa mutlak diputuskan pengadilan, bukan oleh institusi lain. Muncul adagium Hukum adalah Panglima. Tidak dibalik.
Kedua, Konstitusi kita UUD 1945, sebagai sumber segala hukum dalam wilayah RI, menjamin seluruh hak dasar sebagai manusia, maupun hak sebagai warga negara. Setiap tragedi kemanusiaan dalam wilayah RI adalah bentuk tindakan inkonstitusional. Jelas, tanpa penjelasan mestinya.
Ketiga, Perintah Hukum Internasional. Sedikit dari warga dunia, termasuk WNI (?), yang tidak menyadari, bahwa Indonesia sebagai Negara dengan pluralitas suku-peradaban, dan sebagai anggota PBB turut meratifikasi perlindungan terhadap kepelbagaian masyarakat adat itu, dan dilindungi oleh hukum internasional.
Keempat, Perintah Kepala Suku Dayak Lundaye, Bapak Marli, kepada Perwakilan Masyarakat Gunung Seriang  tanggal 20 Juli 2022, mengatakan: "Kalau kamu yakin itu milik kamu, jangan mundur selangkah pun!" Pernyataan Kepala Suku Lundaye itu bersifat imperatif, bukan Retorika (politik). Penegasan itu mematahkan manipulasi oknum dari institusi.
