"Award Daerah Tertinggal", Catatan Hati Putra Nias

Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat beberapa pemuda lain untuk mendirikan dan membentuk komunitas yang baru, ada Himoni, Himnas dll. Intensi dan visinya tetap pada jalur dan niat bagaimana agar bisa berkontribusi bagi Kepulauan Nias.

Semangat ini juga didukung oleh kehadiran beberapa sosok Putra Nias yang mulai berkiprah dalam skala nasional dan memegang jabatan penting yang kami yakini bisa mempengaruhi dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan. 

Harapan ini tetap menggeliat. Bahkan tidak segan-segan ikut terlibat dalam arena politik praktis dengan menjadi timses calon pemimpin yang memiliki visi dan misi pembangunan di Kepulauan Nias. Hal inilah yang kemudian mengantar saya terpilih menjadi Wakil Ketua DPD TMP (Taruna Merah Putih) Provinsi Sumatera Utara, Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar pada tahun 2017.

Kembali ke predikat daerah tertinggal. Mengapa kepulauan Nias tetap terdaftar sebagai pemegang setia "award" ini sejak tahun 2005? Dalam pembicaraan dan diskusi dengan teman-teman Putra Nias di beberapa WAG, muncul beberapa statement yang kemudian saya simpulkan dalam sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa "Ikan membusuk dimulai dari Kepala". 

Pernyataan ini jangan diartikan untuk menjudge para pemimpin kita di Kepulauan Nias. Tetapi harus dilihat sebagai bentuk refleksi dalam rangka untuk memikirkan dan bertindak profesional membangun daerah kita. Sebab, "Natenga yaita ba haniha, natenga ia da'a bahawara?" (Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi?).

Karakter kepemimpinan dalam bentuk Credible, Creation Opportunities, Carying and Communication dengan 3 aspeknya yakni Vision, Power and Self Confidence, bukannya tidak dipahami oleh para pemimpin kita di Kepulauan Nias yang memang secara kapasitas dan titel yang sangat mumpuni untuk itu. Tetapi, hal itu tidak berbuah apa-apa manakala ia hanya berada pada tingkat intellegencia dan tidak mendarat pada disposisi batin (hati/heart) yang terealisir pada empati.

Kontestasi demokrasi dalam pilkada di kepulauan Nias (termasuk juga di daerah lain di penjuru negeri) sarat dengan tindakan money politics. Ini bukan tabu lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum dengan ungkapan "wani piro?". 

Maka sudah dapat dipastikan bahwa siapapun kelak yang akan memimpin dengan memperlakukan metode ini, akan menerapkan cara yang senada dalam setiap mutasi dan penempatan para pejabat di daerah. Hasilnya kemudian apa? Profesionalitas dan objektifitas dalam bekerja menjadi standar terakhir. Maka, jangan heran bila semua unsur bekerja dalam standar subyektivitas tanpa pertimbangan terhadap indikator kemajuan daerah, istrahat dan jalan di tempat, grak!

Belum lagi bahwa bidang-bidang sentral dalam pembangunan daerah dipegang oleh mereka karena pertimbangan politik identitas, baik karena partai juga karena kekerabatan keluarga. Semua saling mendukung dan saling mengiyakan juga saling menutupi borok yang ada. Tidak ada lonceng pengingat. 

Semua bergerak sesuai arah angin. Sosok yang terlihat progresif dan mudah mengkritisi setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat kesejahteraan bersama, akan mudah dilihat sebagai ancaman dan disingkirkan. Yang jago menjilat namun minim prestasi akan dijadikan anak emas. "Comfort Zone" seperti inilah yang meninabobokan dan pada saat terbangun, terkejut "award daerah tertinggal" sudah di depan mata. Hehehehe...

Sebagai catatan terakhir, saya minta maaf jika saya dengan gamblang berasumsi secara subyektif atas dasar pengalaman pribadi sebagai Putra Nias yang meyakini bahwa daerah saya memang masih layak mendapat predikat itu. Belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Selalu saja ada waktu, kalau ada niat. Gaung Nias Pulau Impian dan Sail Nias 2019 sudah terdengar sampai mancanegara. Mari bersama-sama mewujudkan itu.