Langkah lain adalah mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Online Single Submission (OSS). Reformasi ini diharapkan memangkas birokrasi perizinan yang selama ini sering dianggap berbelit dan menghambat investasi.
Tidak ketinggalan, pemerintah juga menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta. Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan peluang dari transformasi digital, sekaligus melindungi pekerja sektor gig yang semakin berkembang.
Bagi UMKM, kepastian datang dari perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029. Kepastian jangka panjang ini sangat penting, sebab UMKM tidak lagi perlu khawatir soal perpanjangan insentif setiap tahun. Mereka bisa lebih fokus pada inovasi, ekspansi usaha, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Tim Percepatan Ekonomi: Motor Baru Implementasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keberadaan Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi, yang bertugas mengawal realisasi seluruh program prioritas Presiden Prabowo. Tim ini bukan sekadar lembaga koordinasi, tetapi dirancang menjadi "mesin penggerak" agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih dari itu, Menkeu Purbaya juga menekankan perlunya komunikasi terbuka dengan dunia usaha. Hambatan-hambatan struktural yang dialami sektor swasta harus segera diurai, karena tanpa peran swasta, pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa investasi dan inovasi dari sektor swasta merupakan komplementer dari kebijakan fiskal negara.
Optimisme dan Tantangan ke Depan
Program Paket Ekonomi 2025 membawa optimisme baru. Dari perlindungan sosial, insentif fiskal, hingga reformasi struktural, semuanya dirancang agar saling melengkapi. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini akan mendorong mesin pertumbuhan dari dua arah sekaligus: pemerintah dan swasta.
Namun, tantangan juga tidak kecil. Birokrasi yang berbelit, keterbatasan ruang fiskal, dan potensi resistensi dari sebagian pelaku usaha bisa menghambat laju implementasi. Karena itu, monitoring yang ketat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan.
Pada akhirnya, keberhasilan Paket Ekonomi 2025 akan diukur dari dampaknya terhadap rakyat. Apakah lulusan muda lebih cepat mendapat pekerjaan? Apakah UMKM bisa berkembang tanpa terbebani pajak tinggi? Apakah pekerja informal terlindungi dari risiko kerja?
