Mohon tunggu...
Benny Eko Supriyanto
Benny Eko Supriyanto Mohon Tunggu... Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hobby: Menulis, Traveller, Data Analitics, Perencana Keuangan, Konsultasi Tentang Keuangan Negara, dan Quality Time With Family

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera: Strategi Cerdas Tanpa Bebani PBB

27 Agustus 2025   08:35 Diperbarui: 26 Agustus 2025   15:18 132
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Suasana demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di Bone juga sempat ricuh, Rabu (13/8/2025). Foto: Dok Istimewa via kumparan.com

Saat ini, muncul kegemparan di berbagai daerah akibat lonjakan tiba-tiba pajak PBB-P2. Di Kabupaten Pati, warga kelas menengah ke bawah yang sebelumnya membayar Rp 80 ribu sekarang harus menanggung tagihan hingga Rp 380 ribu---kenaikan hampir lima kali lipat. Di titik ini, publik bertanya: apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu dibayar mahal oleh rakyat kecil?

Data Harus Bicara: Berapa Kontribusi PAD saat Ini?

Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, saat Musrenbangnas 2024 menegaskan bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan daerah nasional telah naik signifikan: dari 24,5 % di tahun 2019, sempat turun ke 23,7 % saat pandemi (2020), kemudian menaik bertahap menjadi 25,4 % (2021), 27,6 % (2022), dan mencapai 29 % di tahun 2023. Artinya, daerah semakin mandiri---namun sebagian daerah masih terlalu tergantung pada transfer pusat, bahkan ada yang memiliki rasio PAD rendah hingga 7,5 %--20 % seperti di beberapa provinsi Papua.

Berarti, sekalipun PAD meningkat, distribusinya timpang: sebagian daerah padat potensi masih minim PAD, sementara yang lain memberatkan rakyat lewat PBB.

Mengapa PBB Dipilih sebagai 'Mudah' untuk PAD?

Beberapa kajian telah menyoroti pentingnya optimalisasi aset dan pajak daerah, termasuk penerapan sistem pajak online dan modernisasi basis data, guna menutup kebocoran dan memperkuat basis pajak tanpa menambah beban masyarakat.

Namun pemda kerap memilih jalan instan: menaikkan PBB besar-besaran. Padahal modernisasi manajemen aset adalah kunci jangka panjang untuk memperkuat PAD secara adil dan produktif. 

Langkah Strategis: PAD untuk Rakyat, Bukan Membebani Rakyat

Berangkat dari realitas tersebut, pemerintah daerah harus bergerak lebih cerdas. Berikut strategi-strategi yang lebih bijak:

  1. Optimalkan Aset Daerah Produktif
    Tanah tidur, gedung kosong, atau aset permanen lainnya dimanfaatkan lewat skema sewa, kemitraan swasta, maupun pengelolaan langsung. Ini bukan hanya menambah PAD, tapi juga memberi penghidupan baru bagi masyarakat setempat---jalan yang jauh lebih manusiawi.

  2. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
    Lihat Kebijakan Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun