Saat ini, muncul kegemparan di berbagai daerah akibat lonjakan tiba-tiba pajak PBB-P2. Di Kabupaten Pati, warga kelas menengah ke bawah yang sebelumnya membayar Rp 80 ribu sekarang harus menanggung tagihan hingga Rp 380 ribu---kenaikan hampir lima kali lipat. Di titik ini, publik bertanya: apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu dibayar mahal oleh rakyat kecil?
Data Harus Bicara: Berapa Kontribusi PAD saat Ini?
Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, saat Musrenbangnas 2024 menegaskan bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan daerah nasional telah naik signifikan: dari 24,5 % di tahun 2019, sempat turun ke 23,7 % saat pandemi (2020), kemudian menaik bertahap menjadi 25,4 % (2021), 27,6 % (2022), dan mencapai 29 % di tahun 2023. Artinya, daerah semakin mandiri---namun sebagian daerah masih terlalu tergantung pada transfer pusat, bahkan ada yang memiliki rasio PAD rendah hingga 7,5 %--20 % seperti di beberapa provinsi Papua.
Berarti, sekalipun PAD meningkat, distribusinya timpang: sebagian daerah padat potensi masih minim PAD, sementara yang lain memberatkan rakyat lewat PBB.
Mengapa PBB Dipilih sebagai 'Mudah' untuk PAD?
Beberapa kajian telah menyoroti pentingnya optimalisasi aset dan pajak daerah, termasuk penerapan sistem pajak online dan modernisasi basis data, guna menutup kebocoran dan memperkuat basis pajak tanpa menambah beban masyarakat.
Namun pemda kerap memilih jalan instan: menaikkan PBB besar-besaran. Padahal modernisasi manajemen aset adalah kunci jangka panjang untuk memperkuat PAD secara adil dan produktif.Â
Langkah Strategis: PAD untuk Rakyat, Bukan Membebani Rakyat
Berangkat dari realitas tersebut, pemerintah daerah harus bergerak lebih cerdas. Berikut strategi-strategi yang lebih bijak:
Optimalkan Aset Daerah Produktif
Tanah tidur, gedung kosong, atau aset permanen lainnya dimanfaatkan lewat skema sewa, kemitraan swasta, maupun pengelolaan langsung. Ini bukan hanya menambah PAD, tapi juga memberi penghidupan baru bagi masyarakat setempat---jalan yang jauh lebih manusiawi.Perkuat BUMD dan UMKM Lokal
BUMD yang sehat berpotensi mendongkrak PAD melalui usaha sektor pangan, energi, dan transportasi. Begitu pula UMKM: melalui pendampingan dan akses pasar, mereka bisa berkembang --- sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.Garap Potensi Pariwisata dan Retribusi Inklusif
Pariwisata unggulan menumbuhkan lapangan kerja lokal, mendatangkan pengunjung, dan membuka peluang retribusi tanpa menyengsarakan pelaku usaha kecil.Digitalisasi Pajak dan Penataan Data
Modernisasi basis data pajak, digitalisasi layanan, dan pendataan komprehensif mencegah penghindaran dan pungli---sehingga objek pajak besar turut membayar, bukan hanya berpihak pada pajak rakyat kecil.Skema Pajak Progresif dan Simulasi Dampak
Penarikan pajak harus adil: properti mewah atau bangunan komersial bisa dikenai tarif lebih tinggi, sementara rumah pertama rakyat kecil dan warisan keluarga mendapat keringanan atau subsidi otomatis.
PAD Idealnya Memupuk Sejahtera, Bukan Memicu Derita
Rakyat memiliki hak hidup layak, bukan hanya dipaksa menjadi kontributor anggaran. Peningkatan PAD harus diiringi strategi inklusif dan kreatif---tentang bagaimana memacu daerah tanpa mengorbankan mereka yang paling rentan.
Pada akhirnya, jadikan PAD sumber daya yang memberdayakan, bukan beban yang mengekang. Karena sesungguhnya, fiskal yang sehat adalah yang digapai tanpa memberikan beban berat kepada rakyat. Dan tujuan utama APBD adalah satu: menghadirkan kesejahteraan nyata untuk rakyat di setiap sudut negeri.
Saatnya pemerintah daerah menunjukkan keberanian baru: menggali PAD dengan strategi kreatif, adil, dan berpihak pada rakyat. Jangan sekadar mencari angka di neraca APBD, tetapi hadirkan warisan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Dengan inovasi dan keberpihakan, daerah bukan hanya kuat secara fiskal, tetapi juga dicintai rakyatnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
