APBN 2025: Perisai Ekonomi dan Motor Pemerataan Kesejahteraan Melalui Asta Cita

APBN Sebagai Benteng dan Motor Penggerak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar daftar penerimaan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang aktif. Dalam ekonomi global yang penuh ketidakpastian, APBN memainkan dua peran strategis: countercyclical---mengimbangi pelemahan ekonomi, dan shock absorber---peredam guncangan eksternal.

Peran ganda ini terbukti saat pandemi COVID-19 dan berlanjut hingga 2025. Di tengah gejolak harga energi, ketegangan geopolitik, dan dampak perubahan iklim terhadap rantai pasok, APBN dioptimalkan untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

Baca juga: Payment ID Terhubung NIK: Inklusi Keuangan Melesat atau Privasi Terancam?

Menopang Asta Cita: Delapan Misi untuk Pemerataan

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung Asta Cita, delapan misi pembangunan strategis nasional yang menjadi kompas arah kebijakan pemerintah. Misi tersebut meliputi:

1. Ketahanan pangan melalui kedaulatan produksi dan distribusi.

2. Ketahanan energi berbasis transisi hijau dan kemandirian pasokan.

3. Baca juga: Bijak Pakai AI: Aman, Etis, dan Tanggung Jawab di Era Digital

   Penguatan ekonomi berbasis nilai tambah dengan hilirisasi industri.

4. Baca juga: Kedaulatan Fiskal, Kesejahteraan Rakyat: Jalan APBN Menuju Indonesia Maju

   Pembangunan desa dan kota kecil untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas.

6. Reformasi birokrasi yang efektif dan berintegritas.

7. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional yang modern.

8. Harmoni sosial-budaya dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Melalui APBN, misi-misi ini diwujudkan menjadi program nyata seperti makan bergizi gratis bagi pelajar, peningkatan layanan kesehatan gratis, dukungan koperasi desa/kelurahan, dan percepatan infrastruktur konektivitas antarwilayah.

Countercyclical dan Shock Absorber: Cara Kerjanya di 2025

Sifat countercyclical APBN terlihat saat pemerintah meningkatkan belanja modal di tengah perlambatan ekonomi global, antara lain untuk proyek infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
Sementara peran shock absorber tercermin pada kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang menahan lonjakan harga BBM, listrik, dan LPG agar inflasi tetap terkendali.

Konkritnya, sampai dengan triwulan II 2025, pemerintah merealisasikan stimulus fiskal diantaranya berupa:

• Diskon transportasi, seperti PPN tiket pesawat DTP, diskon tarif kereta api, dan tarif kapal laut.

• Tambahan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat.

• Investasi stabilisasi pasokan pangan melalui Bulog dan BUMN pangan.

Langkah ini bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mempertahankan iklim usaha yang kondusif.

Literasi APBN: Mengajak Publik Terlibat

Pemahaman publik terhadap APBN masih terbatas, padahal ini adalah "uang kita bersama". Literasi APBN akan membuat masyarakat sadar bahwa setiap rupiah pajak dan penerimaan negara kembali dalam bentuk layanan publik---mulai dari jalan dan jembatan, guru dan tenaga kesehatan, hingga subsidi listrik dan pangan.

Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih kritis, partisipatif, dan mengawal agar kebijakan fiskal tepat sasaran dan akuntabel.

Menjaga Keberlanjutan Fiskal

Walau APBN digunakan agresif untuk menghadapi guncangan, keberlanjutan fiskal tetap dijaga melalui optimalisasi penerimaan negara (pajak, PNBP, dan inovasi pembiayaan kreatif namun prudent). Disiplin fiskal ini memastikan beban utang terkendali dan ruang fiskal masa depan tetap terjaga.

APBN untuk Semua

APBN 2025 bukan sekadar dokumen anggaran; ia adalah perisai yang melindungi rakyat dari badai ekonomi dan mesin yang menggerakkan pemerataan kesejahteraan. Dengan menjalankan fungsi countercyclical dan shock absorber, APBN membuktikan diri sebagai instrumen kebijakan fiskal yang tangguh.

Dukungan terhadap Asta Cita memastikan manfaat APBN dirasakan hingga pelosok negeri. Kini, tantangan terbesarnya adalah memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efektif---dan di sinilah peran masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan memastikan APBN benar-benar menjadi milik rakyat.